Semarang (ANTARA) -
Satu persatu proses validasi dan verifikasi data faktual dicek oleh orang nomor satu di Jawa Tengah itu, dengan tujuan memastikan proses validasi berjalan lancar dan penerapan protokol kesehatan di sekolah tersebut.
"Sekarang kita mulai proses terus menerus. Saya hanya ingin memastikan, protokol kesehatannya disiapkan agar tidak berkerumun, serta proses verifikasi faktualnya juga harus ketat dengan harapan data yang masuk benar adanya," katanya.
Ganjar menyebutkan seluruh guru di SMA/SMK se-Jateng dioptimalkan dalam proses pemeriksaan itu sehingga tidak ada lagi unsur manipulasi, kebohongan, asli tapi palsu, dan sebagainya.
"Kami ingin menciptakan integritas, jadi kalau ada yang mengatakan PPDB di Jateng lama dan terkesan bertele-tele, itu sebenarnya tidak benar. Kami sedang berhati-hati soal ini," ujarnya.
Ganjar mengungkapkan sudah ada temuan pelanggaran PPDB sejak awal pendaftaran serta temuan-temuan pelanggaran soal integritas.
"Temuan sudah ada, jumlahnya saya belum mendapat laporan. Kalau yang awal-awal kita kasih peringatan, tapi kalau temuannya saat validasi dan verifikasi ini, kami sudah berkomitmen dengan jelas. Mohon maaf, kalau nanti terdapat pelanggaran, kami coret langsung," tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri mengatakan setelah penutupan PPDB 2020 maka pihaknya akan menggelar koordinasi dengan cabang dinas dan kepala sekolah.
"Karena saat verifikasi ini siswa atau orang tua siswa harus hadir membawa bukti fisik, maka kami akan atur agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pembagian jadwal dan berbagai kebutuhan lainnya akan kami siapkan," ujarnya.
Ia menegaskan apabila pada saat verifikasi data itu ditemukan ketidakbenaran maka calon siswa akan dicoret.
Dia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kecurangan.
"Kami minta masyarakat membantu melaporkan apabila ada indikasi kecurangan. Pasti kami cek, dan kalau terbukti benar curang, langsung kami coret," katanya.
Baca juga: 13.834 pendaftar gunakan SKD pada PPDB di Jateng
Baca juga: Ganjar temukan modus dompleng KK pada PPDB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak proses validasi dan verifikasi data faktual pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di SMA Negeri 3 Kota Semarang, Kamis.
Satu persatu proses validasi dan verifikasi data faktual dicek oleh orang nomor satu di Jawa Tengah itu, dengan tujuan memastikan proses validasi berjalan lancar dan penerapan protokol kesehatan di sekolah tersebut.
"Sekarang kita mulai proses terus menerus. Saya hanya ingin memastikan, protokol kesehatannya disiapkan agar tidak berkerumun, serta proses verifikasi faktualnya juga harus ketat dengan harapan data yang masuk benar adanya," katanya.
Ganjar menyebutkan seluruh guru di SMA/SMK se-Jateng dioptimalkan dalam proses pemeriksaan itu sehingga tidak ada lagi unsur manipulasi, kebohongan, asli tapi palsu, dan sebagainya.
"Kami ingin menciptakan integritas, jadi kalau ada yang mengatakan PPDB di Jateng lama dan terkesan bertele-tele, itu sebenarnya tidak benar. Kami sedang berhati-hati soal ini," ujarnya.
Ganjar mengungkapkan sudah ada temuan pelanggaran PPDB sejak awal pendaftaran serta temuan-temuan pelanggaran soal integritas.
"Temuan sudah ada, jumlahnya saya belum mendapat laporan. Kalau yang awal-awal kita kasih peringatan, tapi kalau temuannya saat validasi dan verifikasi ini, kami sudah berkomitmen dengan jelas. Mohon maaf, kalau nanti terdapat pelanggaran, kami coret langsung," tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri mengatakan setelah penutupan PPDB 2020 maka pihaknya akan menggelar koordinasi dengan cabang dinas dan kepala sekolah.
Tahapan selanjutnya verifikasi fisik pada 1-8 Juli 2020.
"Karena saat verifikasi ini siswa atau orang tua siswa harus hadir membawa bukti fisik, maka kami akan atur agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pembagian jadwal dan berbagai kebutuhan lainnya akan kami siapkan," ujarnya.
Ia menegaskan apabila pada saat verifikasi data itu ditemukan ketidakbenaran maka calon siswa akan dicoret.
Dia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kecurangan.
"Kami minta masyarakat membantu melaporkan apabila ada indikasi kecurangan. Pasti kami cek, dan kalau terbukti benar curang, langsung kami coret," katanya.
Baca juga: 13.834 pendaftar gunakan SKD pada PPDB di Jateng
Baca juga: Ganjar temukan modus dompleng KK pada PPDB