Semarang (ANTARA) - Gubernur Ganjar Pranowo mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Rabu, untuk memantau langsung proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 secara daring setelah menerima banyak komplain dari masyarakat.
Ganjar menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat peladen PPDB sempat sulit diakses yakni karena kuota yang disediakan sebanyak 300.000 sudah habis pada pukul 10.30 WIB, tapi masalah tersebut sudah teratasi setelah ada permintaan ke Kemendagri untuk penambahan kuota sampai 1 juta.
Kuota yang dimaksud adalah kuota verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng yang tidak menampung.
"Faktor kedua, ini adalah hari pertama, ternyata 'image-nya' masih cepat-cepatan seperti tahun lalu, maka saya sampaikan jangan cepat-cepat, santai saja, waktunya masih ada. Kita sudah perbaiki sistem," katanya.
Selain itu, komplain dari masyarakat yang banyak masuk adalah terkait kartu keluarga (KK) karena aturan tahun ini untuk KK minimal satu tahun.
Saat sidak di kantor Disdikbud Jateng, Ganjar juga mendapati sejumlah orang tua yang konsultasi terkait KK tersebut, ada yang baru enam bulan, ada yang 11 bulan, dan ada yang sudah lama tinggal di Kota Semarang tetapi baru menetap dan memiliki KK.
"Hampir banyak pertanyaan ke kami soal KK. KK ini satu modus, ingin dapat itu terus dititipkan. Saya ingatkan kalau memang sudah satu tahun, 'monggo', tapi ada yang bilang sudah sejak kecil lho pak tapi kita tidak sempat mikir KK, juga ada," ujarnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri.
Baca juga: Terkendala sinyal, tiga SMP di Kudus gelar PPDB di luar jaringan
Baca juga: PPDB 2020 di Jateng gunakan nilai rapor sebagai acuan
Ganjar juga kembali menegaskan terkait integritas dalam PPDB sehingga orang tua calon peserta didik diminta jujur dan tidak bohong dalam memasukkan data.
Menurut dia, sekarang saatnya para orang tua mengajarkan integritas kepada anak, mulai dari hal mendaftar sekolah.
"Silakan konsultasi, asal jangan bohong, kalau bohong, nanti ketahuan, ada yang komplain, dan kami verifikasi, maaf ya kami keluarkan. Jadi ini tidak hanya soal mencari sekolah, tapi soal kita belajar berintegritas," tegasnya.
Sebelum mengakhiri sidaknya tersebut, Ganjar juga mengingatkan kepada petugas Disdikbud Jateng untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang untuk komplain dan konsultasi, termasuk menyediakan ruang khusus sesuai dengan protokol kesehatan.(LHP)
Ganjar menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat peladen PPDB sempat sulit diakses yakni karena kuota yang disediakan sebanyak 300.000 sudah habis pada pukul 10.30 WIB, tapi masalah tersebut sudah teratasi setelah ada permintaan ke Kemendagri untuk penambahan kuota sampai 1 juta.
Kuota yang dimaksud adalah kuota verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng yang tidak menampung.
"Faktor kedua, ini adalah hari pertama, ternyata 'image-nya' masih cepat-cepatan seperti tahun lalu, maka saya sampaikan jangan cepat-cepat, santai saja, waktunya masih ada. Kita sudah perbaiki sistem," katanya.
Selain itu, komplain dari masyarakat yang banyak masuk adalah terkait kartu keluarga (KK) karena aturan tahun ini untuk KK minimal satu tahun.
Saat sidak di kantor Disdikbud Jateng, Ganjar juga mendapati sejumlah orang tua yang konsultasi terkait KK tersebut, ada yang baru enam bulan, ada yang 11 bulan, dan ada yang sudah lama tinggal di Kota Semarang tetapi baru menetap dan memiliki KK.
"Hampir banyak pertanyaan ke kami soal KK. KK ini satu modus, ingin dapat itu terus dititipkan. Saya ingatkan kalau memang sudah satu tahun, 'monggo', tapi ada yang bilang sudah sejak kecil lho pak tapi kita tidak sempat mikir KK, juga ada," ujarnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri.
Baca juga: Terkendala sinyal, tiga SMP di Kudus gelar PPDB di luar jaringan
Baca juga: PPDB 2020 di Jateng gunakan nilai rapor sebagai acuan
Ganjar juga kembali menegaskan terkait integritas dalam PPDB sehingga orang tua calon peserta didik diminta jujur dan tidak bohong dalam memasukkan data.
Menurut dia, sekarang saatnya para orang tua mengajarkan integritas kepada anak, mulai dari hal mendaftar sekolah.
"Silakan konsultasi, asal jangan bohong, kalau bohong, nanti ketahuan, ada yang komplain, dan kami verifikasi, maaf ya kami keluarkan. Jadi ini tidak hanya soal mencari sekolah, tapi soal kita belajar berintegritas," tegasnya.
Sebelum mengakhiri sidaknya tersebut, Ganjar juga mengingatkan kepada petugas Disdikbud Jateng untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang untuk komplain dan konsultasi, termasuk menyediakan ruang khusus sesuai dengan protokol kesehatan.(LHP)