Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, masih kesulitan menyediakan masker untuk tim medis serta alat viral transport media (VTM) atau pengangkut sampel spesimen yang akan disalurkan kepada rumah sakit rujukan penanganan COVID-19.
"Anggaran untuk penanganan penyakit virus corona (COVID-19) memang tersedia hingga Rp15 miliar, namun untuk membeli alat pelindung diri (APD) maupun VTM belum juga bisa direalisasikan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nasiban ditemui usai rapat koordinasi dengan Komisi D DPRD Kudus, Senin.
Hingga kini, lanjut dia, pengadaan barang yang masih terkendala, yakni masker N95, masker bedah, VTM, serta alat tes cepat (rapid test).
Baca juga: 1.500 masker dibagikan komunitas kendaraan wisata di Borobudur
Khusus untuk alat tea cepat, kata dia, sudah ada pembicaraan dengan penyedia yang nantinya siap memasok.
Untuk pengadaan barang lainnya, seperti sabun cuci tangan, disinfektan, kacamata google, sepatu boot, dan baju coverall sudah siap.
Meskipun demikian, lanjut dia, barang yang diterima belum sesuai kontrak karena dikirim secara bertahap.
Misal, untuk baju coverall atau baju terusan untuk tim medis dari rencana pengadaan 3.078 baju untuk saat ini baru menerima 200 pakaian.
Anggota Komisi D DPRD Kudus Sayid Yunanta berharap tim COVID-19 Pemkab Kudus, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus harus menyiapkan solusi alternatif dalam pengadaan APD, termasuk VTM, karena hingga kini penyerapan anggaran penanganan COVID-19 baru terserap Rp2,61 miliar dari total anggaran Rp15,32 miliar.
"Bentuk tim yang bisa selesaikan permasalahan karena semua rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 juga membutuhkan," ujarnya.
Jika rumah sakit harus menunggu bantuan dari pemerintah, kata dia, tentunya pelayanan terhadap pasien tidak maksimal karena tim medis tidak memiliki peralatan yang memadai.
Beruntung, lanjut dia, banyak bantuan APD yang diterima sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Kudus, meskipun belum sesuai standar kesehatan.
Rumah Sakit Umum Daerah Loekmono Hadi hingga kini juga belum menerima bantuan APD dari DKK Kudus, sehingga mereka harus melakukan pengadaan sendiri.
Di antaranya, untuk pengadaan rapid test, baju coverall, maupun masker.
"Kami harus melakukan pengadaan sendiri karena kebutuhannya cukup banyak. Akhirnya melakukan realokasi anggaran yang nilainya mencapai Rp4 miliar," ujar Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Aziz Achyar.
Untuk pengadaan rapid test, kata dia, terpaksa melakukan pengadaan sendiri karena bantuan provinsi sebanyak 50 alat rapid test sudah digunakan sehingga beli sendiri sebanyak 200 alat dan dalam waktu dekat akan datang lagi ratusan alat rapid test.
Sementara kebutuhan APD setiap harinya membutuhkan hingga 250 APD sehingga butuh dalam jumlah banyak.
"Anggaran untuk penanganan penyakit virus corona (COVID-19) memang tersedia hingga Rp15 miliar, namun untuk membeli alat pelindung diri (APD) maupun VTM belum juga bisa direalisasikan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nasiban ditemui usai rapat koordinasi dengan Komisi D DPRD Kudus, Senin.
Hingga kini, lanjut dia, pengadaan barang yang masih terkendala, yakni masker N95, masker bedah, VTM, serta alat tes cepat (rapid test).
Baca juga: 1.500 masker dibagikan komunitas kendaraan wisata di Borobudur
Khusus untuk alat tea cepat, kata dia, sudah ada pembicaraan dengan penyedia yang nantinya siap memasok.
Untuk pengadaan barang lainnya, seperti sabun cuci tangan, disinfektan, kacamata google, sepatu boot, dan baju coverall sudah siap.
Meskipun demikian, lanjut dia, barang yang diterima belum sesuai kontrak karena dikirim secara bertahap.
Misal, untuk baju coverall atau baju terusan untuk tim medis dari rencana pengadaan 3.078 baju untuk saat ini baru menerima 200 pakaian.
Anggota Komisi D DPRD Kudus Sayid Yunanta berharap tim COVID-19 Pemkab Kudus, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus harus menyiapkan solusi alternatif dalam pengadaan APD, termasuk VTM, karena hingga kini penyerapan anggaran penanganan COVID-19 baru terserap Rp2,61 miliar dari total anggaran Rp15,32 miliar.
"Bentuk tim yang bisa selesaikan permasalahan karena semua rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 juga membutuhkan," ujarnya.
Jika rumah sakit harus menunggu bantuan dari pemerintah, kata dia, tentunya pelayanan terhadap pasien tidak maksimal karena tim medis tidak memiliki peralatan yang memadai.
Beruntung, lanjut dia, banyak bantuan APD yang diterima sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Kudus, meskipun belum sesuai standar kesehatan.
Rumah Sakit Umum Daerah Loekmono Hadi hingga kini juga belum menerima bantuan APD dari DKK Kudus, sehingga mereka harus melakukan pengadaan sendiri.
Di antaranya, untuk pengadaan rapid test, baju coverall, maupun masker.
"Kami harus melakukan pengadaan sendiri karena kebutuhannya cukup banyak. Akhirnya melakukan realokasi anggaran yang nilainya mencapai Rp4 miliar," ujar Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Aziz Achyar.
Untuk pengadaan rapid test, kata dia, terpaksa melakukan pengadaan sendiri karena bantuan provinsi sebanyak 50 alat rapid test sudah digunakan sehingga beli sendiri sebanyak 200 alat dan dalam waktu dekat akan datang lagi ratusan alat rapid test.
Sementara kebutuhan APD setiap harinya membutuhkan hingga 250 APD sehingga butuh dalam jumlah banyak.