Purwokerto (ANTARA) - Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, siap mengawal penyaluran bantuan pangan non-tunai (BPNT) guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan.
"Langkah ini kami ambil untuk menyikapi permasalahan kualitas barang, sayur, buah, atau daging sebagai pelengkap setelah telur dan beras pada BPNT di Banyumas yang sempat mencuat beberapa waktu yang lalu," kata Ketua Pimpinan Daerah GNPK-RI Kabupaten Banyumas Edo Damarajati di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Menurut dia, pihaknya sudah menemui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas guna melakukan klarifikasi terkait dengan buruknya kualitas barang atau komoditas pelengkap BPNT tersebut.
Baca juga: Bantuan nontunai untuk nelayan Pati Rp1,5 miliar
Berdasarkan data, di Kabupaten Banyumas terdapat lebih kurang terdapat 150.000 keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga jika pada bulan Maret setiap KPM menerima bantuan senilai Rp200 ribu, berarti ada dana sekitar Rp30 miliar per bulan yang disalurkan lewat 720 e-Warong.
"Terkait dengan hal itu, kami mendesak setiap e-Warong menyediakan freezer untuk mempertahankan mutu atau kualitas komoditas tersebut selain melaksanakan aspek 7T, yakni terjaga mutu, terjaga pasokan, terjaga harga, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna," katanya.
Penyediaan freezer itu, kata Edo Damarajati, sebagai konsekuensi logis karena pengambilan bantuan oleh PKM tidak bisa serempak dalam sehari.
Dengan adanya freezer, menurut dia, kerusakan barang atau komiditas yang akan diterima PKM bisa diminimalisasi.
Selanjutnya, pihaknya akan mengawasi sistem distribusi dan pendataan PKM apakah sesuai di lapangan atau ada data siluman.
"Pada bulan Maret dan April ini benar-benar akan kami pantau pelaksanaannya sampai pelosok desa karena ini menyangkut hajat orang banyak, baik di bidang higienitas maupun kuantitas barang. Anggota kami akan menyebar ke seluruh kecamatan untuk validasi," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinsospermades Kabupaten Banyumas Kartiman mengatakan bahwa pihaknya sudah siap menyalurkan BPNT bulan Maret yang akan dilaksanakan pada hari Senin (23/3) untuk 140.206 PKM.
Setelah itu, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran BPNT bulan Maret sebagai persiapan penyaluran pada bulan April.
"Penyaluran BPNT sebenarnya sudah lama. Namun, untuk yang sayuran baru dimulai Januari 2020. Ke depan, kami akan berusaha lebih baik lagi dalam penyaluran komoditas tersebut," katanya.
Baca juga: Penerima bantuan pangan nontunai di Kudus respons positif beras Bulog
Baca juga: Masyarakat diharapkan optimalkan manfaat bantuan pangan nontunai
"Langkah ini kami ambil untuk menyikapi permasalahan kualitas barang, sayur, buah, atau daging sebagai pelengkap setelah telur dan beras pada BPNT di Banyumas yang sempat mencuat beberapa waktu yang lalu," kata Ketua Pimpinan Daerah GNPK-RI Kabupaten Banyumas Edo Damarajati di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Menurut dia, pihaknya sudah menemui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas guna melakukan klarifikasi terkait dengan buruknya kualitas barang atau komoditas pelengkap BPNT tersebut.
Baca juga: Bantuan nontunai untuk nelayan Pati Rp1,5 miliar
Berdasarkan data, di Kabupaten Banyumas terdapat lebih kurang terdapat 150.000 keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga jika pada bulan Maret setiap KPM menerima bantuan senilai Rp200 ribu, berarti ada dana sekitar Rp30 miliar per bulan yang disalurkan lewat 720 e-Warong.
"Terkait dengan hal itu, kami mendesak setiap e-Warong menyediakan freezer untuk mempertahankan mutu atau kualitas komoditas tersebut selain melaksanakan aspek 7T, yakni terjaga mutu, terjaga pasokan, terjaga harga, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna," katanya.
Penyediaan freezer itu, kata Edo Damarajati, sebagai konsekuensi logis karena pengambilan bantuan oleh PKM tidak bisa serempak dalam sehari.
Dengan adanya freezer, menurut dia, kerusakan barang atau komiditas yang akan diterima PKM bisa diminimalisasi.
Selanjutnya, pihaknya akan mengawasi sistem distribusi dan pendataan PKM apakah sesuai di lapangan atau ada data siluman.
"Pada bulan Maret dan April ini benar-benar akan kami pantau pelaksanaannya sampai pelosok desa karena ini menyangkut hajat orang banyak, baik di bidang higienitas maupun kuantitas barang. Anggota kami akan menyebar ke seluruh kecamatan untuk validasi," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinsospermades Kabupaten Banyumas Kartiman mengatakan bahwa pihaknya sudah siap menyalurkan BPNT bulan Maret yang akan dilaksanakan pada hari Senin (23/3) untuk 140.206 PKM.
Setelah itu, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran BPNT bulan Maret sebagai persiapan penyaluran pada bulan April.
"Penyaluran BPNT sebenarnya sudah lama. Namun, untuk yang sayuran baru dimulai Januari 2020. Ke depan, kami akan berusaha lebih baik lagi dalam penyaluran komoditas tersebut," katanya.
Baca juga: Penerima bantuan pangan nontunai di Kudus respons positif beras Bulog
Baca juga: Masyarakat diharapkan optimalkan manfaat bantuan pangan nontunai