Temanggung (ANTARA) - Komisi IV DPR mendorong pemerintah menyetop impor bawang putih karena sejumlah daerah mempunyai potensi komoditas pertanian tersebut yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Komitmen Komisi IV akan membuat keputusan politik setop impor bawang putih karena lahan di Indonesia mencukupi untuk ditanami bawang putih," kata Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin saat memimpin rombongan komisi itu melakukan kunjungan kerja di Temanggung, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau hamparan lahan bawang putih di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung.
Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian melakukan sinkronisasi anggaran guna mendukung pengembangan pertanian bawang putih di Temanggung.
Berdasarkan laporan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, katanya, daerah itu mampu mendukung kebutuhan bawang putih untuk Indonesia mencapai 25 persen.
"Padahal hamparan lahan yang cocok ditanami bawang putih sangat banyak, contohnya di wilayah Bromo Jawa Timur ada empat daerah yang cocok ditanami bawang putih," katanya.
Baca juga: Kurangi impor, pemerintah perlu optimalkan budi daya bawang putih
Menyinggung masalah kelangkaan pupuk pada waktu tertentu, dia menuturkan masalah tersebut sengaja dibuat oleh oknum tertentu.
"Isu kelangkaan pupuk ini memang merupakan permainan para petani kaya, yang memiliki lahan yang luas," katanya.
Menurut dia, isu tersebut dibuat agar tidak ada ketentuan pengetatan aturan siapa yang berhak memperoleh atau membeli pupuk bersubsidi.
"Manakala hambatan itu dilakukan distributor ataupun agen pupuk, maka kami Komisi IV akan melakukan evaluasi kepada distributor atau agen pupuk agar tidak dipercaya secara tunggal untuk mengedarkan pupuk kepada petani," katanya.
Baca juga: Ganjar dorong bawang putih jadi prioritas
Baca juga: Tahun 2019, impor Jateng dari Tiongkok capai 4.107 juta Dolar AS
"Komitmen Komisi IV akan membuat keputusan politik setop impor bawang putih karena lahan di Indonesia mencukupi untuk ditanami bawang putih," kata Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin saat memimpin rombongan komisi itu melakukan kunjungan kerja di Temanggung, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau hamparan lahan bawang putih di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung.
Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian melakukan sinkronisasi anggaran guna mendukung pengembangan pertanian bawang putih di Temanggung.
Berdasarkan laporan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, katanya, daerah itu mampu mendukung kebutuhan bawang putih untuk Indonesia mencapai 25 persen.
"Padahal hamparan lahan yang cocok ditanami bawang putih sangat banyak, contohnya di wilayah Bromo Jawa Timur ada empat daerah yang cocok ditanami bawang putih," katanya.
Baca juga: Kurangi impor, pemerintah perlu optimalkan budi daya bawang putih
Menyinggung masalah kelangkaan pupuk pada waktu tertentu, dia menuturkan masalah tersebut sengaja dibuat oleh oknum tertentu.
"Isu kelangkaan pupuk ini memang merupakan permainan para petani kaya, yang memiliki lahan yang luas," katanya.
Menurut dia, isu tersebut dibuat agar tidak ada ketentuan pengetatan aturan siapa yang berhak memperoleh atau membeli pupuk bersubsidi.
"Manakala hambatan itu dilakukan distributor ataupun agen pupuk, maka kami Komisi IV akan melakukan evaluasi kepada distributor atau agen pupuk agar tidak dipercaya secara tunggal untuk mengedarkan pupuk kepada petani," katanya.
Baca juga: Ganjar dorong bawang putih jadi prioritas
Baca juga: Tahun 2019, impor Jateng dari Tiongkok capai 4.107 juta Dolar AS