Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyanggupi permintaan penghasilan tetap yang diajukan oleh para kepala desa yang tergabung pada Paguyuban Kades "Sang Pamomong Batang" sebesar Rp3,2 juta per bulan atau naik dari sebelumnya Rp2,850 juta.
Bupati Batang Wihaji di Batang, Senin, mengatakan bahwa untuk memenuhi permintaan kenaikan siltap itu maka pemkab harus menyiapkan anggaran sekitar Rp1,2 miliar yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Insya Allah kita masih mampu (memenuhi, red.). Akan tetapi, kalau mau naik menjadi Rp3,2 juta maka semua desa harus bisa lunas pajak bumi dan bangunan (PBB)," katanya.
Baca juga: Pemkab Batang minta kades verifikasi ulang penerima bansos
Baca juga: Bupati Magelang: Jangan ada kades pegang langsung uang desa
Menurut dia, dana siltap bersumber dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang lebih baik, berintegritas, profesional, akuntabel, dan transparan.
"Saya berharap integritas kepala desa harus terjaga agar kalian tidak ada yang tersangkut masalah hukum," katanya.
Pada kesempatan itu, Bupati Wihaji juga menyetujui wacana perekrutan calon perangkat desa dilakukan secara terbuka dan melalui ujian computer assisted test (CAT).
Perekrutan perangkat desa melalui ujian menggunakan CAT, kata dia, semata-mata agar perekrutan calon perangkat mendapatkan aparatur desa yang lebih baik dan profesional, serta memiliki integritas sehingga pemerintahan desa lebih baik.
Ketua Paguyuban Kades Sang Pamomong Kabupaten Batang Ahmad Rozikin minta pada pemkab agar penerapan anggaran sebesar 10 persen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk kenaikan siltap kades.
Selain itu, kata dia, untuk pembayaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, penyelenggaraan bimbingan teknis kepala desa, dan pengadaan seragam kepala desa.
"Kami berharap penarikan PBB tetap bisa ditarik oleh perangkat desa namun juga harus ada jasa identifikasi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan ada reward bagi desa yang lunas PBB awal tahun," pungkasnya.
Baca juga: Kades dan lurah se-Kabupaten Boyolali terima hibah kendaraan dinas baru
Bupati Batang Wihaji di Batang, Senin, mengatakan bahwa untuk memenuhi permintaan kenaikan siltap itu maka pemkab harus menyiapkan anggaran sekitar Rp1,2 miliar yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Insya Allah kita masih mampu (memenuhi, red.). Akan tetapi, kalau mau naik menjadi Rp3,2 juta maka semua desa harus bisa lunas pajak bumi dan bangunan (PBB)," katanya.
Baca juga: Pemkab Batang minta kades verifikasi ulang penerima bansos
Baca juga: Bupati Magelang: Jangan ada kades pegang langsung uang desa
Menurut dia, dana siltap bersumber dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang lebih baik, berintegritas, profesional, akuntabel, dan transparan.
"Saya berharap integritas kepala desa harus terjaga agar kalian tidak ada yang tersangkut masalah hukum," katanya.
Pada kesempatan itu, Bupati Wihaji juga menyetujui wacana perekrutan calon perangkat desa dilakukan secara terbuka dan melalui ujian computer assisted test (CAT).
Perekrutan perangkat desa melalui ujian menggunakan CAT, kata dia, semata-mata agar perekrutan calon perangkat mendapatkan aparatur desa yang lebih baik dan profesional, serta memiliki integritas sehingga pemerintahan desa lebih baik.
Ketua Paguyuban Kades Sang Pamomong Kabupaten Batang Ahmad Rozikin minta pada pemkab agar penerapan anggaran sebesar 10 persen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk kenaikan siltap kades.
Selain itu, kata dia, untuk pembayaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, penyelenggaraan bimbingan teknis kepala desa, dan pengadaan seragam kepala desa.
"Kami berharap penarikan PBB tetap bisa ditarik oleh perangkat desa namun juga harus ada jasa identifikasi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan ada reward bagi desa yang lunas PBB awal tahun," pungkasnya.
Baca juga: Kades dan lurah se-Kabupaten Boyolali terima hibah kendaraan dinas baru