Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, meminta para kepala desa melakukan validasi ulang terhadap penerima bantuan sosial (Bansos) untuk warga miskin karena diduga masih dijumpai adanya bansos yang tidak tepat sasaran.
Bupati Batang, Wihaji di Batang, Jumat, mengatakan bahwa validasi ulang tersebut diperlukan agar tidak terjadi warga yang sudah mampu dari segi ekonomi namun mendapatkan bantuan sosial.
"Disisi lain, ada warga (miskin) yang berhak namun justru tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali. Oleh karena, saya minta kades mulai melakukan validasi ulang bagi penerima bantuan sosial warga miskin, seperti program keluarga harapan ataupun bantuan lainnya," jelasnya.
Ia mengemukakan para kades perlu melakukan koordinasi dengan ketua rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW) guna melakukan verifikasi ulang.
"Jika ada warga yang mampu namun mendapat bantuan, langsung didata untuk selanjutnya diserahkan ke instansi terkait agar bisa dicoret. Hal itu diperlukan agar ada pembenahan data penerima bantuan sehingga kedepan bisa benar-benar tepat sasaran," lanjutnya.
Para kades, kata dia harus tegas siapa yang seharusnya mendapat bantuan sosial dan mencoret siapa yang tidak berhak menerima meski itu adalah kerabatnya atau orang dekat namun sudah mampu.
"Bantuan sosial itu untuk warga miskin. Jadi jangan sampai ada warga yang seharusnya berhak namun tidak mendapat," ujarnya.
Menurut dia, jabatan kades adalah amanah dari Tuhan sehingga harus dijaga dengan baik seperti tidak melakukan penyimpangan keuangan desa dan bisa merangkul semua pihak.
"Lupakan pilkades, mari kita kembali bangun persatuan dengan seluruh elemen masyarakat. Kades adalah bapak atau ibu seluruh warga sehingga semua harus dirangkul," tambahnya.
Bupati Batang, Wihaji di Batang, Jumat, mengatakan bahwa validasi ulang tersebut diperlukan agar tidak terjadi warga yang sudah mampu dari segi ekonomi namun mendapatkan bantuan sosial.
"Disisi lain, ada warga (miskin) yang berhak namun justru tidak mendapatkan bantuan sosial sama sekali. Oleh karena, saya minta kades mulai melakukan validasi ulang bagi penerima bantuan sosial warga miskin, seperti program keluarga harapan ataupun bantuan lainnya," jelasnya.
Ia mengemukakan para kades perlu melakukan koordinasi dengan ketua rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW) guna melakukan verifikasi ulang.
"Jika ada warga yang mampu namun mendapat bantuan, langsung didata untuk selanjutnya diserahkan ke instansi terkait agar bisa dicoret. Hal itu diperlukan agar ada pembenahan data penerima bantuan sehingga kedepan bisa benar-benar tepat sasaran," lanjutnya.
Para kades, kata dia harus tegas siapa yang seharusnya mendapat bantuan sosial dan mencoret siapa yang tidak berhak menerima meski itu adalah kerabatnya atau orang dekat namun sudah mampu.
"Bantuan sosial itu untuk warga miskin. Jadi jangan sampai ada warga yang seharusnya berhak namun tidak mendapat," ujarnya.
Menurut dia, jabatan kades adalah amanah dari Tuhan sehingga harus dijaga dengan baik seperti tidak melakukan penyimpangan keuangan desa dan bisa merangkul semua pihak.
"Lupakan pilkades, mari kita kembali bangun persatuan dengan seluruh elemen masyarakat. Kades adalah bapak atau ibu seluruh warga sehingga semua harus dirangkul," tambahnya.