Temanggung (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Tengah mendorong sejumlah polres di daerah ini mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK).
"Kami terus mendorong polres-polres mendapatkan predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Irbid I Inspektorat Pengawas Daerah (Itwasda) Polda Jateng AKBP Wahyu Wim Hardjanto di Temanggung, Rabu.
AKBP Wahyu Wim Hardjanto menyampaikan hal tersebut saat menghadiri "Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi" di Polres Temanggung.
"Harapan dari Kapolda pada tahun ini Polda Jateng minimal mendapatkan WBK lebih dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sangat minim perolehan WBK, dari 20 polres 3 satker hanya lolos 3 WBK, yakni Polres Cilacap, Polres Semarang, dan Biro SDM Polda Jateng," katanya.
Baca juga: Pertahankan WBK, Polres Banjarnegara tingkatkan pelayanan publik
Menurut dia, hal itu merupakan tantangan bagaimana mendorong agar wilayah polres-polres ini makin banyak yang mendapatkan predikat WBK sehingga Polda Jateng bisa bersaing dengan Polda tipa A lainnya seperti Jatim, Jabar, dan Polda Metro Jaya.
Jateng dibandingkan denga Polda Jatim, kata dia, masih kalah karena Jatim sudah lebih dari 15 yang mendapatkan WBK, bahkan sudah ada dua yang mendapatkan predikat birokrasi bersih melayani.
"Sampai sekarang Jateng baru mendapatkan 6 WBK (pada tahun 2018) ditambah 2 WBK polres dan satu satker sehingga total baru 9 WBK," katanya.
Mantan Kapolres Temanggung ini menilai Polres Temanggung yang telah mempunyai markas komando relatif baru merupakan modal dalam zona integritas karena zona integritas ini tidak bisa dipisahkan dari melayanai masyarakat ditunjang dengan sarana dan prasarana.
"Sekarang sarana dan prasarananya sudah siap, tinggal sekarang menata sistemnya bagaimana dan komitmennya karena zona integritas suatu predikat yang diberikan kepada sutau instansi yang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah kerjanya bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani," katanya.
Baca juga: Polres Batang deklarasikan zona integritas menuju WBK
Kapolres Temanggung AKBP Muhamad Ali mengatakan bahwa deklarsi pencanangan pembangunan zona intergritas ini merupakan langkah awal dalam rangka mengatasi dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
Dengan adanya zona tersebut Polres Temanggung berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek sangat penting dalam pelayanan, yaitu standar pelayanan survei kepuasan masyarakat, reward dan punishment terhadap kinerja personel, sarana dan prasarana ruang pelayanan, mengelola dan inovasi pelayanan publik, kemudian melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, khususnya penyusunan standar pelayanan.
"Kami terus mendorong polres-polres mendapatkan predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Irbid I Inspektorat Pengawas Daerah (Itwasda) Polda Jateng AKBP Wahyu Wim Hardjanto di Temanggung, Rabu.
AKBP Wahyu Wim Hardjanto menyampaikan hal tersebut saat menghadiri "Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi" di Polres Temanggung.
"Harapan dari Kapolda pada tahun ini Polda Jateng minimal mendapatkan WBK lebih dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sangat minim perolehan WBK, dari 20 polres 3 satker hanya lolos 3 WBK, yakni Polres Cilacap, Polres Semarang, dan Biro SDM Polda Jateng," katanya.
Baca juga: Pertahankan WBK, Polres Banjarnegara tingkatkan pelayanan publik
Menurut dia, hal itu merupakan tantangan bagaimana mendorong agar wilayah polres-polres ini makin banyak yang mendapatkan predikat WBK sehingga Polda Jateng bisa bersaing dengan Polda tipa A lainnya seperti Jatim, Jabar, dan Polda Metro Jaya.
Jateng dibandingkan denga Polda Jatim, kata dia, masih kalah karena Jatim sudah lebih dari 15 yang mendapatkan WBK, bahkan sudah ada dua yang mendapatkan predikat birokrasi bersih melayani.
"Sampai sekarang Jateng baru mendapatkan 6 WBK (pada tahun 2018) ditambah 2 WBK polres dan satu satker sehingga total baru 9 WBK," katanya.
Mantan Kapolres Temanggung ini menilai Polres Temanggung yang telah mempunyai markas komando relatif baru merupakan modal dalam zona integritas karena zona integritas ini tidak bisa dipisahkan dari melayanai masyarakat ditunjang dengan sarana dan prasarana.
"Sekarang sarana dan prasarananya sudah siap, tinggal sekarang menata sistemnya bagaimana dan komitmennya karena zona integritas suatu predikat yang diberikan kepada sutau instansi yang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah kerjanya bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani," katanya.
Baca juga: Polres Batang deklarasikan zona integritas menuju WBK
Kapolres Temanggung AKBP Muhamad Ali mengatakan bahwa deklarsi pencanangan pembangunan zona intergritas ini merupakan langkah awal dalam rangka mengatasi dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
Dengan adanya zona tersebut Polres Temanggung berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek sangat penting dalam pelayanan, yaitu standar pelayanan survei kepuasan masyarakat, reward dan punishment terhadap kinerja personel, sarana dan prasarana ruang pelayanan, mengelola dan inovasi pelayanan publik, kemudian melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, khususnya penyusunan standar pelayanan.