Kudus (ANTARA) - Sebanyak 221 kabupaten/kota di Tanah Air berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh warga, kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari.
"Kami mendorong kabupaten/kota di Tanah Air yang belum UHC untuk berupaya mencapai UHC, termasuk Kabupaten Kudus," ujarnya usai bertemu dengan Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat.
Ia berharap, pemerintah kabupaten/kota melakukan penganggaran sesuai Surat Edaran Kemendagri agar bisa mencapai UHC.
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri saja, kata dia, saat ini grafiknya naik.
Terkait dengan kunjungannya ke Kabupaten Kudus, kata dia, dalam rangka bersilaturahim serta membicarakan soal keputusan berhenti sementara bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Kami ingin membantu Pemkab Kudus supaya kembali lagi, mengingat BPJS Kesehatan memiliki data yang detail sehingga bisa divalidasi bersama-sama," ujarnya.
Menyangkut hal itu, kata dia, semua dinas terkait juga ikut hadir untuk membicarakannya.
Verifikasi dan validasi yang tengah dilakukan Pemkab Kudus merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan datanya bena-benar valid sehingga data yang dinilai tidak bisa ditelusuri dan tidak sesuai dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinonaktifkan sementara.
Oleh karena itu, lanjut dia, semua kabupaten/kota melakukan upaya untuk melakukan verifikasi dan validasi.
"Kondisi serupa tentunya tidak hanya terjadi di Kabupaten Kudus. Hanya saja, jumlahnya tentu bervariasi tergantung kualitas yang ada," ujarnya.
Pemkab Kudus hingga saat ini masih melakukan validasi data warga miskin yang nantinya didaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Karena datanya belum valid, per awal Januari 2020 Pemkab Kudus tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan gantinya warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan dijamin oleh Pemkab Kudus melalui penyediaan anggaran Rp3,5 miliar.
Pada Februari 2020, Pemkab Kudus menargetkan bisa kembali bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, setelah validasi data warga miskin selesai.
Baca juga: Aplikasi Mobile JKN kian memanjakan peserta BPJS Kesehatan
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau penerapan registrasi daring di FKTP Purwokerto
"Kami mendorong kabupaten/kota di Tanah Air yang belum UHC untuk berupaya mencapai UHC, termasuk Kabupaten Kudus," ujarnya usai bertemu dengan Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat.
Ia berharap, pemerintah kabupaten/kota melakukan penganggaran sesuai Surat Edaran Kemendagri agar bisa mencapai UHC.
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri saja, kata dia, saat ini grafiknya naik.
Terkait dengan kunjungannya ke Kabupaten Kudus, kata dia, dalam rangka bersilaturahim serta membicarakan soal keputusan berhenti sementara bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Kami ingin membantu Pemkab Kudus supaya kembali lagi, mengingat BPJS Kesehatan memiliki data yang detail sehingga bisa divalidasi bersama-sama," ujarnya.
Menyangkut hal itu, kata dia, semua dinas terkait juga ikut hadir untuk membicarakannya.
Verifikasi dan validasi yang tengah dilakukan Pemkab Kudus merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan datanya bena-benar valid sehingga data yang dinilai tidak bisa ditelusuri dan tidak sesuai dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinonaktifkan sementara.
Oleh karena itu, lanjut dia, semua kabupaten/kota melakukan upaya untuk melakukan verifikasi dan validasi.
"Kondisi serupa tentunya tidak hanya terjadi di Kabupaten Kudus. Hanya saja, jumlahnya tentu bervariasi tergantung kualitas yang ada," ujarnya.
Pemkab Kudus hingga saat ini masih melakukan validasi data warga miskin yang nantinya didaftarkan sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Karena datanya belum valid, per awal Januari 2020 Pemkab Kudus tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan gantinya warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan dijamin oleh Pemkab Kudus melalui penyediaan anggaran Rp3,5 miliar.
Pada Februari 2020, Pemkab Kudus menargetkan bisa kembali bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, setelah validasi data warga miskin selesai.
Baca juga: Aplikasi Mobile JKN kian memanjakan peserta BPJS Kesehatan
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan pantau penerapan registrasi daring di FKTP Purwokerto