Solo (ANTARA) - Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah menargetkan pembangunan sebanyak 10.000 unit rumah komersial maupun subsidi pada tahun 2020.
"Kami berharap ada kemudahan dari pemerintah sehingga target pembangunan satu juta rumah bisa tercapai," kata Ketua REI Jateng MR Prijanto di Solo, Senin.
Terkait kemudahan tersebut, belum lama ini pihaknya menghadap ke Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Salah satu tujuannya REI menyampaikan permintaan peningkatan pembiayaan perumahan dari Rp11 triliun menjadi Rp18 triliun pada tahun ini.
"Yang berikutnya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), di situ (dalam aturan) masih tercantum 5 persen tetapi sudah ada yang mencantumkan 2,5 persen. Usulan kami ke depan Rp150 juta sesuai harga rumah tidak kena BPHTB," katanya.
Baca juga: Dorong pembangunan rumah sederhana, REI Jateng sambut positif program BP2BT
Baca juga: REI akui BP2PT belum jalan di Jateng
Selain itu, dikatakannya, mengenai omnibus law, menurut dia, hingga saat ini masih terjadi ketidakseragaman antara peraturan pemerintah pusat yang tertuang dalam PP Nomor 64 Tahun 2016 dengan peraturan daerah.
"Salah satunya mengenai andalalin, di PP 64 ini perizinan mengenai andalalin sudah ditiadakan tetapi di peraturan daerah masih dicantumkan. Jadi masih ada tumpang tindih," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya penerbitan UU baru yang sifatnya tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.
Senada, Ketua REI Soloraya Anthony Abadi Hendro Prasetyo mengatakan hingga saat ini beberapa jenis perizinan masih mempersulit ruang gerak pengembang untuk bisa mengoptimalkan pembangunan rumah di Soloraya.
"Meski demikian, kami tetap menargetkan kenaikan target pembangunan dibandingkan realisasi tahun lalu, kalau tahun lalu realisasinya sekitar 3.000 unit untuk tahun ini target kami 6.000 unit," katanya.
Menurut dia, salah satu yang menjadi kendala tidak optimalnya pembangunan rumah pada tahun lalu adalah terkait habisnya kuota KPR FLPP pada pertengahan tahun. Dengan demikian, pengembang kesulitan mengakses pembiayaan untuk membangun rumah sederhana.
"Kalau tahun ini optimistis tercapai, kami akan memaksimalkan pembangunan di kabupaten-kabupaten, di antaranya Wonogiri, Klaten, Karanganyar, dan Boyolali," katanya.
Baca juga: REI Jateng: Indonesia butuh 1,2 juta rumah baru/tahun
Baca juga: Soloraya dominasi penjualan rumah di Jateng
"Kami berharap ada kemudahan dari pemerintah sehingga target pembangunan satu juta rumah bisa tercapai," kata Ketua REI Jateng MR Prijanto di Solo, Senin.
Terkait kemudahan tersebut, belum lama ini pihaknya menghadap ke Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Salah satu tujuannya REI menyampaikan permintaan peningkatan pembiayaan perumahan dari Rp11 triliun menjadi Rp18 triliun pada tahun ini.
"Yang berikutnya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), di situ (dalam aturan) masih tercantum 5 persen tetapi sudah ada yang mencantumkan 2,5 persen. Usulan kami ke depan Rp150 juta sesuai harga rumah tidak kena BPHTB," katanya.
Baca juga: Dorong pembangunan rumah sederhana, REI Jateng sambut positif program BP2BT
Baca juga: REI akui BP2PT belum jalan di Jateng
Selain itu, dikatakannya, mengenai omnibus law, menurut dia, hingga saat ini masih terjadi ketidakseragaman antara peraturan pemerintah pusat yang tertuang dalam PP Nomor 64 Tahun 2016 dengan peraturan daerah.
"Salah satunya mengenai andalalin, di PP 64 ini perizinan mengenai andalalin sudah ditiadakan tetapi di peraturan daerah masih dicantumkan. Jadi masih ada tumpang tindih," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya penerbitan UU baru yang sifatnya tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.
Senada, Ketua REI Soloraya Anthony Abadi Hendro Prasetyo mengatakan hingga saat ini beberapa jenis perizinan masih mempersulit ruang gerak pengembang untuk bisa mengoptimalkan pembangunan rumah di Soloraya.
"Meski demikian, kami tetap menargetkan kenaikan target pembangunan dibandingkan realisasi tahun lalu, kalau tahun lalu realisasinya sekitar 3.000 unit untuk tahun ini target kami 6.000 unit," katanya.
Menurut dia, salah satu yang menjadi kendala tidak optimalnya pembangunan rumah pada tahun lalu adalah terkait habisnya kuota KPR FLPP pada pertengahan tahun. Dengan demikian, pengembang kesulitan mengakses pembiayaan untuk membangun rumah sederhana.
"Kalau tahun ini optimistis tercapai, kami akan memaksimalkan pembangunan di kabupaten-kabupaten, di antaranya Wonogiri, Klaten, Karanganyar, dan Boyolali," katanya.
Baca juga: REI Jateng: Indonesia butuh 1,2 juta rumah baru/tahun
Baca juga: Soloraya dominasi penjualan rumah di Jateng