Semarang (ANTARA) - Bupati Nonaktif Kudus M.Tamzil didakwa menerima suap sebesar Rp750 juta berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut.
Jaksa Penuntut Umum Helmi Syarief dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, mengatakan, suap yang diterima Tamzil berasal dari Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Shofian.
Menurut jaksa, suap yang diserahkan melalui ajudan bupati Uka Wisnu Sejati dan staf khusus bupati Agoes Soeranto secara berkala.
"Tindak pidana suap tersebut terjadi pada kurun waktu Februari hingga Juni 2019," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Sulistyono tersebut.
Uang suap tersebut diserahkan dalam tiga tahap yang bersarannya masing-masing Rp250 juta.
Baca juga: Tersangkut suap, Bupati Kudus M Tamzil dan staf khusus siap disidangkan
Menurut jaksa, uang suap tersebut diberikan dengan tujuan agar Akhmad Shofian dan istrinya diangkat dalam jabatan baru setingkat dengan eselon III.
Dalam perkara ini, M.Tamzil didakwa secara kumulatif.
Selain suap, Tamzil juga didakwa menerima gratifikasi yang tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada dakwaan kedua, Tamzil dijerat dengan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atas dakwaan jaksa tersebut, Tamzil yang menyatakan isi surat dakwaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi akan mengajukan tanggapan.
Baca juga: Ada jual beli jabatan lain di kasus suap Bupati Kudus
Baca juga: Ajudan dan staf khusus Bupati Kudus berbeda keterangan soal suap
Jaksa Penuntut Umum Helmi Syarief dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, mengatakan, suap yang diterima Tamzil berasal dari Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Shofian.
Menurut jaksa, suap yang diserahkan melalui ajudan bupati Uka Wisnu Sejati dan staf khusus bupati Agoes Soeranto secara berkala.
"Tindak pidana suap tersebut terjadi pada kurun waktu Februari hingga Juni 2019," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Sulistyono tersebut.
Uang suap tersebut diserahkan dalam tiga tahap yang bersarannya masing-masing Rp250 juta.
Baca juga: Tersangkut suap, Bupati Kudus M Tamzil dan staf khusus siap disidangkan
Menurut jaksa, uang suap tersebut diberikan dengan tujuan agar Akhmad Shofian dan istrinya diangkat dalam jabatan baru setingkat dengan eselon III.
Dalam perkara ini, M.Tamzil didakwa secara kumulatif.
Selain suap, Tamzil juga didakwa menerima gratifikasi yang tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada dakwaan kedua, Tamzil dijerat dengan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atas dakwaan jaksa tersebut, Tamzil yang menyatakan isi surat dakwaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi akan mengajukan tanggapan.
Baca juga: Ada jual beli jabatan lain di kasus suap Bupati Kudus
Baca juga: Ajudan dan staf khusus Bupati Kudus berbeda keterangan soal suap