Solo (ANTARA) - Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) oleh Bank Tabungan Negara (BTN) mulai diakses pengembang di Soloraya.
"Sejauh ini baru pengembang yang mengembangkan kawasan perumahan di Kabupaten Karanganyar yang mengajukan KPR ini. Sudah ada dua yang mengajukan," kata Kepala BTN Surakarta Deddy Armanto di Solo, Senin.
Ia mengatakan masih terbatasnya pengembang rumah sederhana yang mengakses fasilitas kredit ini karena belum semua pemerintah daerah memberikan kemudahan terkait syarat pembangunan, khususnya untuk sertifikat laik fungsi (SLF).
Baca juga: 90 persen KPR Bank Mandiri Surakarta untuk rumah komersial
"Di Soloraya, Pemda yang sudah siap menerbitkan SLF baru Karanganyar. Sedangkan untuk Pemda Sukoharjo dan Sragen belum tetapi sudah mulai ada titik terang," katanya.
Ia mengatakan SLF sendiri merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pengembang untuk bisa mengakses fasilitas kredit BP2BT.
Sementara itu, terkait dengan berkas yang sudah diajukan oleh pengembang untuk bisa mengakses fasilitas kredit BP2BT tersebut saat ini sudah diajukan ke pemerintah pusat.
"Kemarin kami sudah mengajukan banyak berkas ke Kementerian PUPR dan mendapat respon positif," katanya.
Ia berharap ke depan akan makin banyak pengembang yang menyusul untuk mengajukan berkas serupa agar pembangunan rumah sederhana makin lancar.
Sebagaimana diketahui, BP2BT merupakan skema pembiayaan lain di luar KPR FLPP namun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk pembangunan rumah sederhana.
"Kalau KPR FLPP kan sejak pertengahan tahun ini kuotanya sudah habis. Oleh karena itu, BP2BT ini ada untuk melengkapi skema KPR FLPP sebelumnya," katanya.
Baca juga: Realisasi penyaluran KPR FLPP BTN turun
Baca juga: Kuota KPR habis, REI terkendala bangun FLPP
"Sejauh ini baru pengembang yang mengembangkan kawasan perumahan di Kabupaten Karanganyar yang mengajukan KPR ini. Sudah ada dua yang mengajukan," kata Kepala BTN Surakarta Deddy Armanto di Solo, Senin.
Ia mengatakan masih terbatasnya pengembang rumah sederhana yang mengakses fasilitas kredit ini karena belum semua pemerintah daerah memberikan kemudahan terkait syarat pembangunan, khususnya untuk sertifikat laik fungsi (SLF).
Baca juga: 90 persen KPR Bank Mandiri Surakarta untuk rumah komersial
"Di Soloraya, Pemda yang sudah siap menerbitkan SLF baru Karanganyar. Sedangkan untuk Pemda Sukoharjo dan Sragen belum tetapi sudah mulai ada titik terang," katanya.
Ia mengatakan SLF sendiri merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pengembang untuk bisa mengakses fasilitas kredit BP2BT.
Sementara itu, terkait dengan berkas yang sudah diajukan oleh pengembang untuk bisa mengakses fasilitas kredit BP2BT tersebut saat ini sudah diajukan ke pemerintah pusat.
"Kemarin kami sudah mengajukan banyak berkas ke Kementerian PUPR dan mendapat respon positif," katanya.
Ia berharap ke depan akan makin banyak pengembang yang menyusul untuk mengajukan berkas serupa agar pembangunan rumah sederhana makin lancar.
Sebagaimana diketahui, BP2BT merupakan skema pembiayaan lain di luar KPR FLPP namun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk pembangunan rumah sederhana.
"Kalau KPR FLPP kan sejak pertengahan tahun ini kuotanya sudah habis. Oleh karena itu, BP2BT ini ada untuk melengkapi skema KPR FLPP sebelumnya," katanya.
Baca juga: Realisasi penyaluran KPR FLPP BTN turun
Baca juga: Kuota KPR habis, REI terkendala bangun FLPP