Solo (ANTARA) - Realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) melalui Bank Tabungan Negara (Persero) di wilayah Soloraya pada tahun 2019 mengalami penurunan menyusul habisnya kuota anggaran yang disediakan pemerintah.
"Kalau dibandingkan tahun lalu, kemungkinan tahun ini penurunannya bisa sampai 50 persen," kata Kepala BTN Cabang Surakarta Deddy Armanto di Solo, Sabtu.
Berdasarkan data, hingga saat ini realisasi penyaluran KPR di wilayah Surakarta mencapai sekitar Rp300 miliar
Terkait anggaran untuk KPR FLPP tersebut, dikatakannya, kuota yang disalurkan melalui BTN sudah habis sejak bulan Juli 2019. Otomatis setelah itu penyaluran KPR FLPP oleh BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini mulai tersendat.
"Meski periode setelahnya masih tetap menyalurkan tetapi hanya menyesuaikan tambahan kuota yang disediakan oleh kantor pusat. Jumlahnya sangat terbatas," katanya.
Ia mengatakan untuk Soloraya, dalam satu bulan kuota yang disediakan hanya mampu untuk membangun 5-10 unit rumah dengan harga Rp134 juta/unit ini.
Sebelumnya, untuk membantu KPR FLPP, pemerintah sudah mengeluarkan program KPR baru berupa Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Meski demikian, dikatakannya, hingga saat ini masih ada sejumlah kendala yang dihadapi, salah satunya terkait kesiapan Pemda dalam menerbitkan sertifikat laik fungsi (SLF).
"Kalau untuk program ini memang kami sudah pecah telur tetapi penyalurannya masih sangat minim. Untuk di Soloraya baru dua unit rumah di Karanganyar yang menggunakan fasilitas pembiayaan ini," katanya.
Baca juga: Apersi berharap anggaran tambahan FLPP segera cair
Baca juga: Kuota KPR habis, REI terkendala bangun FLPP
"Kalau dibandingkan tahun lalu, kemungkinan tahun ini penurunannya bisa sampai 50 persen," kata Kepala BTN Cabang Surakarta Deddy Armanto di Solo, Sabtu.
Berdasarkan data, hingga saat ini realisasi penyaluran KPR di wilayah Surakarta mencapai sekitar Rp300 miliar
Terkait anggaran untuk KPR FLPP tersebut, dikatakannya, kuota yang disalurkan melalui BTN sudah habis sejak bulan Juli 2019. Otomatis setelah itu penyaluran KPR FLPP oleh BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini mulai tersendat.
"Meski periode setelahnya masih tetap menyalurkan tetapi hanya menyesuaikan tambahan kuota yang disediakan oleh kantor pusat. Jumlahnya sangat terbatas," katanya.
Ia mengatakan untuk Soloraya, dalam satu bulan kuota yang disediakan hanya mampu untuk membangun 5-10 unit rumah dengan harga Rp134 juta/unit ini.
Sebelumnya, untuk membantu KPR FLPP, pemerintah sudah mengeluarkan program KPR baru berupa Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Meski demikian, dikatakannya, hingga saat ini masih ada sejumlah kendala yang dihadapi, salah satunya terkait kesiapan Pemda dalam menerbitkan sertifikat laik fungsi (SLF).
"Kalau untuk program ini memang kami sudah pecah telur tetapi penyalurannya masih sangat minim. Untuk di Soloraya baru dua unit rumah di Karanganyar yang menggunakan fasilitas pembiayaan ini," katanya.
Baca juga: Apersi berharap anggaran tambahan FLPP segera cair
Baca juga: Kuota KPR habis, REI terkendala bangun FLPP