Semarang (ANTARA) - Foto slip gaji Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono, "hanya" Rp5.961.200 viral di media sosial.
Kata "hanya" patut perlu diberi tanda kutip mengingat sebagian besar pekerja di Kabupaten Banjarnegara berupah bulanan jauh lebih rendah dibanding gaji bupati tersebut. UMK di Banjarnegara pada 2019 hanya Rp1.610.000 atau seperempat dari gaji Budhi Sarwono.
Tentu gaji bupati dengan pekerja pabrik tidak bisa dibandingkan apple to apple karena kebutuhannya sangat berbeda. Di meja kepala daerah sudah lazim ditemui tumpukan proposal dan permohonan sumbangan.
Baca juga: Ini alasan Bupati Banjarnegara viralkan gajinya Rp5,96 juta
Sebagian bisa diselesaikan melalui pendanaan APBD, namun kegiatan sosial seperti menyumbang hajatan, mulai dari tengok bayi, orang sakit, takziah, menghadiri undangan sunatan, pernikahan, hingga membantu bekas anggota tim sukses ketika mengalami kesulitan keuangan, harus dirogoh dari dompet pribadi. Belum lagi sumbangan untuk event insidental, seperti kegiatan sosial dan keagamaan yang jumlahnya juga banyak.
Untuk ukuran bupati, kegiatan sosial tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang awam.
Oleh karena itu, dari sisi jumlah, gaji Bupati Banjarnegara sebesar Rp5,9 juta tersebut memang tidak seberapa. Di luar gaji memang ada tunjangan operasional, namun sifatnya untuk memperlancar kegiatan kedinasan sebagai kepala daerah.
Sebagai bupati, Budhi Sarwono yang berlatar belakang pengusaha termasuk orang tajir. Menurut laman elhkpn.kpk.go.id, aset Budhi Sarwono yang dilaporkan pada 2018 tercatat Rp19,14 miliar dengan rincian pada kategori kas dan setara kas tercatat Rp 9.182.685.122 dan sisanya aset lain. Menilik kas yang dimilikinya, Budhi jelas masuk kategori orang dengan aset yang likuid.
Lantas mengapa Budhi baru mempersoalkan gaji bupati sekarang? Nyaris tidak mungkin kalau sebelumnya ia tidak tahu besaran gaji Bupati Banjarnegara.
Oleh karena itu, unggahan slip gaji ke media sosial cenderung "dibaca" warganet sebagai keluhan seorang pemimpin. Sebagai kepala daerah, ia dengan mudah bisa mengartikulasi kepentingannya melalui saluran politik atau asosiasi yang menaungi kepala daerah (Apkasi), misalnya.
"Semua tahu bahwa gaji kepala daerah ya cuma segitu, maka jangan rebutan. Kalau tidak mau gaji segitu, ya jangan jadi kepala daerah," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Rasanya, tidak pada tempatnya seseorang yang menempati jabatan-jabatan publik masih mempermasalahkan besaran gaji. Seharusnya, para pejabat publik sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga bisa fokus mengurus keperluan rakyat.
Gaji kecil pun sama sekali bukan alasan pejabat publik untuk akomodatif terhadap praktik-praktik berbau gratifikasi atau korupsi. Kalau memang tidak nyaman dengan besaran gaji pejabat publik, jangan sekali-kali bertaruh menjadi pemimpin karena godaannya amat besar.
Banyaknya kepala daerah terkena operasi tangan tangan (OTT) KPK menjadi bukti betapa licin lantai kekuasaan sehingga banyak kepala daerah tergelincir. ***
Baca juga: Gaji kepala daerah rendah, begini respons Ganjar
Kata "hanya" patut perlu diberi tanda kutip mengingat sebagian besar pekerja di Kabupaten Banjarnegara berupah bulanan jauh lebih rendah dibanding gaji bupati tersebut. UMK di Banjarnegara pada 2019 hanya Rp1.610.000 atau seperempat dari gaji Budhi Sarwono.
Tentu gaji bupati dengan pekerja pabrik tidak bisa dibandingkan apple to apple karena kebutuhannya sangat berbeda. Di meja kepala daerah sudah lazim ditemui tumpukan proposal dan permohonan sumbangan.
Baca juga: Ini alasan Bupati Banjarnegara viralkan gajinya Rp5,96 juta
Sebagian bisa diselesaikan melalui pendanaan APBD, namun kegiatan sosial seperti menyumbang hajatan, mulai dari tengok bayi, orang sakit, takziah, menghadiri undangan sunatan, pernikahan, hingga membantu bekas anggota tim sukses ketika mengalami kesulitan keuangan, harus dirogoh dari dompet pribadi. Belum lagi sumbangan untuk event insidental, seperti kegiatan sosial dan keagamaan yang jumlahnya juga banyak.
Untuk ukuran bupati, kegiatan sosial tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang awam.
Oleh karena itu, dari sisi jumlah, gaji Bupati Banjarnegara sebesar Rp5,9 juta tersebut memang tidak seberapa. Di luar gaji memang ada tunjangan operasional, namun sifatnya untuk memperlancar kegiatan kedinasan sebagai kepala daerah.
Sebagai bupati, Budhi Sarwono yang berlatar belakang pengusaha termasuk orang tajir. Menurut laman elhkpn.kpk.go.id, aset Budhi Sarwono yang dilaporkan pada 2018 tercatat Rp19,14 miliar dengan rincian pada kategori kas dan setara kas tercatat Rp 9.182.685.122 dan sisanya aset lain. Menilik kas yang dimilikinya, Budhi jelas masuk kategori orang dengan aset yang likuid.
Lantas mengapa Budhi baru mempersoalkan gaji bupati sekarang? Nyaris tidak mungkin kalau sebelumnya ia tidak tahu besaran gaji Bupati Banjarnegara.
Oleh karena itu, unggahan slip gaji ke media sosial cenderung "dibaca" warganet sebagai keluhan seorang pemimpin. Sebagai kepala daerah, ia dengan mudah bisa mengartikulasi kepentingannya melalui saluran politik atau asosiasi yang menaungi kepala daerah (Apkasi), misalnya.
"Semua tahu bahwa gaji kepala daerah ya cuma segitu, maka jangan rebutan. Kalau tidak mau gaji segitu, ya jangan jadi kepala daerah," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Rasanya, tidak pada tempatnya seseorang yang menempati jabatan-jabatan publik masih mempermasalahkan besaran gaji. Seharusnya, para pejabat publik sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga bisa fokus mengurus keperluan rakyat.
Gaji kecil pun sama sekali bukan alasan pejabat publik untuk akomodatif terhadap praktik-praktik berbau gratifikasi atau korupsi. Kalau memang tidak nyaman dengan besaran gaji pejabat publik, jangan sekali-kali bertaruh menjadi pemimpin karena godaannya amat besar.
Banyaknya kepala daerah terkena operasi tangan tangan (OTT) KPK menjadi bukti betapa licin lantai kekuasaan sehingga banyak kepala daerah tergelincir. ***
Baca juga: Gaji kepala daerah rendah, begini respons Ganjar