Banyumas (ANTARA) - Tim DPRD Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tertarik untuk mempelajari aplikasi "Si-Sintal" (Sistem Informasi Manajemen Data Kesejahteraan Sosial) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Terkait dengan hal itu, tim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Supangkat melakukan studi komparasi di Kota Banjarmasin, Rabu.
Kedatangan tim yang terdiri atas sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyumas beserta personel Sekretariat DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf OPD terkait, dan awak media itu diterima Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Kota Banjarmasin H.M. Muhyar.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Supangkat mengatakan pihaknya mendengar kabar yang cukup menarik bahwa di Kota Banjarmasin terdapat aplikasi berbasis "website" yang menyajikan data berkaitan dengan angka kemiskinan dan pengangguran.
"Oleh karena itu, tujuan kedatangan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai aplikasi tersebut, termasuk upaya Pemkot Banjarmasin dalam menangani kemiskinan dan pengangguran serta perkembangan perekonomian di Kota Banjarmasin," katanya.
Baca juga: Atasi kemiskinan, Ganjar minta tiap SKPD punya desa dampingan
Selanjutnya, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Kota Banjarmasin H.M. Muhyar mempersilakan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto untuk memaparkan tentang teknis hingga manfaat aplikasi "Si-Sintal".
Saat ditemui wartawan usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Supangkat mengakui Pemkot Banjarmasin sangat serius dalam menangani masalah kemiskinan.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mendorong apa yang dilakukan Pemkot Banjarmasin dapat diterapkan di Banyumas meskipun dengan kompleksitas berbeda.
"Tahun-tahun yang lalu, kita masuk kategori lima kabupaten miskin (di Jawa Tengah). Tentunya ini menjadi bahan kami untuk memberikan masukan dalam pembahasan KUPA PPAS (Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto mengatakan aplikasi "Si-Sintal" mulai diterapkan oleh Pemkot Banjarmasin sejak akhir tahun 2017.
Baca juga: Jateng gencarkan strategi penanggulangan kemiskinan
Dengan penerapan aplikasi "Si-Sintal", kata dia, penerima manfaat program bantuan penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran karena data yang disajikan dalam aplikasi benar-benar valid karena melalui serangkaian proses validasi dan verifikasi.
"Dengan data yang valid, penerima manfaatnya lebih tepat sasaran dan tidak mungkin ada kebocoran dalam penganggaran," ujarnya.
Menurut dia, aplikasi "Si-Sintal" banyak dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, khususnya yang berada di lingkungan Pemkot Banjarmasin, salah satunya Dinas Kesehatan.
Bahkan, kata dia, banyak pula perusahaan yang mencari data melalui aplikasi "Si-Sintal" untuk keperluan penyaluran program pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan (corporate social responsibility/CSR).
"Itu karena data yang kami sajikan sudah 'by name by address' (berdasarkan nama dan alamat, red.), jadi sebarannya sesuai dengan wilayah," katanya.
Menurut dia, validasi dan verifikasi data kemiskinan tersebut secara rutin dan terjadwal dilakukan dua kali dalam setahun.
"Kami juga melakukan validasi secara 'on call' setiap hari dengan mendatangi rumah tangga. Kami juga membuka layanan media sosial agar masyarakat bisa memberikan laporan dengan cepat termasuk yang tidak tepat sasaran sehingga bisa langsung kita datangi," katanya.
Baca juga: Penduduk miskin Boyolali turun menjadi 10,04 persen.
Terkait dengan hal itu, tim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Supangkat melakukan studi komparasi di Kota Banjarmasin, Rabu.
Kedatangan tim yang terdiri atas sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyumas beserta personel Sekretariat DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf OPD terkait, dan awak media itu diterima Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Kota Banjarmasin H.M. Muhyar.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Supangkat mengatakan pihaknya mendengar kabar yang cukup menarik bahwa di Kota Banjarmasin terdapat aplikasi berbasis "website" yang menyajikan data berkaitan dengan angka kemiskinan dan pengangguran.
"Oleh karena itu, tujuan kedatangan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai aplikasi tersebut, termasuk upaya Pemkot Banjarmasin dalam menangani kemiskinan dan pengangguran serta perkembangan perekonomian di Kota Banjarmasin," katanya.
Baca juga: Atasi kemiskinan, Ganjar minta tiap SKPD punya desa dampingan
Selanjutnya, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Kota Banjarmasin H.M. Muhyar mempersilakan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto untuk memaparkan tentang teknis hingga manfaat aplikasi "Si-Sintal".
Saat ditemui wartawan usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Supangkat mengakui Pemkot Banjarmasin sangat serius dalam menangani masalah kemiskinan.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mendorong apa yang dilakukan Pemkot Banjarmasin dapat diterapkan di Banyumas meskipun dengan kompleksitas berbeda.
"Tahun-tahun yang lalu, kita masuk kategori lima kabupaten miskin (di Jawa Tengah). Tentunya ini menjadi bahan kami untuk memberikan masukan dalam pembahasan KUPA PPAS (Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto mengatakan aplikasi "Si-Sintal" mulai diterapkan oleh Pemkot Banjarmasin sejak akhir tahun 2017.
Baca juga: Jateng gencarkan strategi penanggulangan kemiskinan
Dengan penerapan aplikasi "Si-Sintal", kata dia, penerima manfaat program bantuan penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran karena data yang disajikan dalam aplikasi benar-benar valid karena melalui serangkaian proses validasi dan verifikasi.
"Dengan data yang valid, penerima manfaatnya lebih tepat sasaran dan tidak mungkin ada kebocoran dalam penganggaran," ujarnya.
Menurut dia, aplikasi "Si-Sintal" banyak dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, khususnya yang berada di lingkungan Pemkot Banjarmasin, salah satunya Dinas Kesehatan.
Bahkan, kata dia, banyak pula perusahaan yang mencari data melalui aplikasi "Si-Sintal" untuk keperluan penyaluran program pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan (corporate social responsibility/CSR).
"Itu karena data yang kami sajikan sudah 'by name by address' (berdasarkan nama dan alamat, red.), jadi sebarannya sesuai dengan wilayah," katanya.
Menurut dia, validasi dan verifikasi data kemiskinan tersebut secara rutin dan terjadwal dilakukan dua kali dalam setahun.
"Kami juga melakukan validasi secara 'on call' setiap hari dengan mendatangi rumah tangga. Kami juga membuka layanan media sosial agar masyarakat bisa memberikan laporan dengan cepat termasuk yang tidak tepat sasaran sehingga bisa langsung kita datangi," katanya.
Baca juga: Penduduk miskin Boyolali turun menjadi 10,04 persen.