Batang (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengapresiasi program rintisan mal pelayanan publik yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa di Batang, Kamis, mengatakan bahwa keberadaan MPP ini, ke depan diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapat pelayanan yang lebih bagus, cepat, dan nyaman dari pemerintah daerah itu.
"Jangan sampai banyak pelayanan perizinan namun hanya banyak mengumpulkan dan tidak mempertimbangkan pelayanannya serta tidak mencerminkan MPP," katanya.
Ia mengatakan modal utama mendirikan MPP memang perlu adanya komitmen dari kepala daerah untuk memberikan pelayanan masyarakat yang mudah dan terintegrasi.
Baca juga: Pemprov Jateng bakal tambah jumlah Mal Pelayanan Publik
"Oleh karena itu, Kementerian PAN-RB mengapresiasi komitmen Bupati Batang Wihaji yang sangat peduli untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang lebih mudah dan terintegrasi ini," katanya.
Kementerian PAN-RB berharap pada Pemkab Batang terus melakukan konsultasi pada pemerintah agar rintisan MPP dapat diluncurkan pada Desember 2019.
Bupati Batang Wihaji mengatakan zaman sudah berubah dan kemajuan teknologi pun semakin canggih sehingga perlu adanya kedekatan pemda dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima, efektif, dan efisien.
Rintisan MAL tersebut, kata dia, berada di kantor Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batang.
"Saat ini, sudah ada 7 organisasi perangkat daerah (OPD) yang kita jadikan satu layanan di DPTMPST yaitu pelayanan perizinan kesehatan, pendidikan, perhubungan, dan pekerjaan umum, dan keimigrasian," katanya.*
Baca juga: Menpan RB: Mal pelayanan publik Kabupaten Banyumas perlu polesan (VIDEO)
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa di Batang, Kamis, mengatakan bahwa keberadaan MPP ini, ke depan diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapat pelayanan yang lebih bagus, cepat, dan nyaman dari pemerintah daerah itu.
"Jangan sampai banyak pelayanan perizinan namun hanya banyak mengumpulkan dan tidak mempertimbangkan pelayanannya serta tidak mencerminkan MPP," katanya.
Ia mengatakan modal utama mendirikan MPP memang perlu adanya komitmen dari kepala daerah untuk memberikan pelayanan masyarakat yang mudah dan terintegrasi.
Baca juga: Pemprov Jateng bakal tambah jumlah Mal Pelayanan Publik
"Oleh karena itu, Kementerian PAN-RB mengapresiasi komitmen Bupati Batang Wihaji yang sangat peduli untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang lebih mudah dan terintegrasi ini," katanya.
Kementerian PAN-RB berharap pada Pemkab Batang terus melakukan konsultasi pada pemerintah agar rintisan MPP dapat diluncurkan pada Desember 2019.
Bupati Batang Wihaji mengatakan zaman sudah berubah dan kemajuan teknologi pun semakin canggih sehingga perlu adanya kedekatan pemda dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima, efektif, dan efisien.
Rintisan MAL tersebut, kata dia, berada di kantor Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batang.
"Saat ini, sudah ada 7 organisasi perangkat daerah (OPD) yang kita jadikan satu layanan di DPTMPST yaitu pelayanan perizinan kesehatan, pendidikan, perhubungan, dan pekerjaan umum, dan keimigrasian," katanya.*
Baca juga: Menpan RB: Mal pelayanan publik Kabupaten Banyumas perlu polesan (VIDEO)