Solo (Antaranews Jateng) - Bank Jateng menjadi tuan rumah seminar nasional Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia dengan tema "Peran BPD seluruh Indonesia dalam Mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah", di Solo, Jawa Tengah, Jumat, yang dihadiri ratusan direksi BPD se-Indonesia.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sejumlah Bupati dan Wali Kota di Jawa Tengah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan dari Bank Indonesia, jajaran Komisaris dan Direksi serta pejabat Bank Jateng, Komisaris Utama BPD seluruh Indonesia, para direktur utama, direktur pemasaran dan direksi BPD seluruh Indonesia, serta para pemimpin Divisi BPD seluruh Indonesia.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Kresno Sediarsi seminar nasional dengan tema "Peran BPD seluruh Indonesia dalam mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah" itu, yang juga merupakan salah satu program yang sudah sama-sama dicanangkan, yaitu program Transformasi BPD.
Kresno Sediarsi mengatakan kinerja BPD dapat dilihat dari kinerja keuangan maupun operasional yang terus membaik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang berhasil dibukukan oleh BPD seluruh Indonesia.
Data yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per September 2018, menyebutkan aset BPD mencapai Rp651,49 triliun atau meningkat 3,88 persen dibandingkan posisi Desember 2017 yang mencapai Rp627,18 triliun atau menempati peringkat 5 dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri, BCA dan BNI.
Kekuatan aset BPD seluruh Indonesia ini, kata dia, menunjukkan bahwa apabila BPD seluruh Indonesia bersinergi akan menjadi potensi kekuatan yang solid dalam kancah persaingan industri perbankan nasional serta dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional, khususnya di daerah.
Selain itu, kata dia, kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada September 2018, posisi kredit BPD mencapai Rp405,74 triliun atau meningkat sebesar 3,94 persen dibandingkan posisi Desember 2017 sebesar Rp390,37 triliun.
"Posisi dana pihak ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia pada September 2018 mencapai Rp505,27 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 18,08 persen dibanding posisi Desember 2017 yang mencapai Rp428,05 triliun.
Direktur Utama BPD Jateng Supriyatno mengatakan pihaknya atas nama manajemen Bank Jateng, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan sebagai tuan tumah Seminar Nasional dengan tema "Peran dan Dukungan BPD se-Indonesia Dalam Program Optimalisasi Penerimaan Daerah".
"Kami berharap melalui seminar ini, akan makin memperkokoh peran BPD dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah di seluruh Indonesia," kata Supriyatno.
Menurut Supriyatno sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non Tunai, maka Bank Jateng bekerja sama dengan 36 Pemda se-Jawa Tengah telah melakukan digitalisasi atau elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah, baik sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran daerah.
"Dari sisi penerimaan, Bank Jateng telah mengimplementasikan layanan cash management system (CMS) di 35 Pemda, e-Tax di 26 Kabupaten/Kota, Host to Host PBB di 13 Kabupaten/Kota, dan e-Retribusi di 12 Kabupaten/Kota," katanya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sejumlah Bupati dan Wali Kota di Jawa Tengah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan dari Bank Indonesia, jajaran Komisaris dan Direksi serta pejabat Bank Jateng, Komisaris Utama BPD seluruh Indonesia, para direktur utama, direktur pemasaran dan direksi BPD seluruh Indonesia, serta para pemimpin Divisi BPD seluruh Indonesia.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Kresno Sediarsi seminar nasional dengan tema "Peran BPD seluruh Indonesia dalam mendukung Program Optimalisasi Penerimaan Daerah" itu, yang juga merupakan salah satu program yang sudah sama-sama dicanangkan, yaitu program Transformasi BPD.
Kresno Sediarsi mengatakan kinerja BPD dapat dilihat dari kinerja keuangan maupun operasional yang terus membaik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang berhasil dibukukan oleh BPD seluruh Indonesia.
Data yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per September 2018, menyebutkan aset BPD mencapai Rp651,49 triliun atau meningkat 3,88 persen dibandingkan posisi Desember 2017 yang mencapai Rp627,18 triliun atau menempati peringkat 5 dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri, BCA dan BNI.
Kekuatan aset BPD seluruh Indonesia ini, kata dia, menunjukkan bahwa apabila BPD seluruh Indonesia bersinergi akan menjadi potensi kekuatan yang solid dalam kancah persaingan industri perbankan nasional serta dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional, khususnya di daerah.
Selain itu, kata dia, kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada September 2018, posisi kredit BPD mencapai Rp405,74 triliun atau meningkat sebesar 3,94 persen dibandingkan posisi Desember 2017 sebesar Rp390,37 triliun.
"Posisi dana pihak ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia pada September 2018 mencapai Rp505,27 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 18,08 persen dibanding posisi Desember 2017 yang mencapai Rp428,05 triliun.
Direktur Utama BPD Jateng Supriyatno mengatakan pihaknya atas nama manajemen Bank Jateng, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan sebagai tuan tumah Seminar Nasional dengan tema "Peran dan Dukungan BPD se-Indonesia Dalam Program Optimalisasi Penerimaan Daerah".
"Kami berharap melalui seminar ini, akan makin memperkokoh peran BPD dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah di seluruh Indonesia," kata Supriyatno.
Menurut Supriyatno sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non Tunai, maka Bank Jateng bekerja sama dengan 36 Pemda se-Jawa Tengah telah melakukan digitalisasi atau elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah, baik sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran daerah.
"Dari sisi penerimaan, Bank Jateng telah mengimplementasikan layanan cash management system (CMS) di 35 Pemda, e-Tax di 26 Kabupaten/Kota, Host to Host PBB di 13 Kabupaten/Kota, dan e-Retribusi di 12 Kabupaten/Kota," katanya.