Semarang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Badan Pusat Statistik Jateng untuk merumuskan metode dalam mengatasi anjloknya harga pangan dan komoditas pertanian di beberapa wilayah.
"Berbagai masalah muncul dari sektor itu, tidak hanya disebabkan faktor jumlah komoditas dan permintaan, melainkan juga terkait soal data. Di sinilah peran penting BPS, dengan data-data yang dimiliki tentu akan membantu pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan sesuai data-data terbaru dan valid," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu.
Ia menyebutkan salah satu cara yang harus dilakukan untuk memperbaiki anjloknya harga-harga pangan dan produk pertanian dengan melakukan perbaikan data, sebab data pertanian di Indonesia masih belum sempurna serta belum diperbarui.
Politikus PDI Perjuangan itu, mencontohkan di Kabupaten Pemalang terjadi kesalahan data, di mana dengan banyaknya perumahan baru, namun lahan subur di kabupaten itu justru bertambah.
"Ini tidak mungkin dan ternyata setelah dicek datanya yang salah," ujarnya saat menerima kunjungan Kepala BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono di ruang kerja gubernur.
Data pertanian dari BPS, lanjut Ganjar, dibutuhkan apalagi jika data itu bisa terperinci hingga bagian siapa menanam apa, di mana, dan kapan akan panen sehingga dengan demikian dapat diantisipasi berbagai persoalan yang kemungkinan timbul.
"Jika data ini dikelola baik maka persoalan harga cabai atau harga bawang yang saat ini anjlok tidak akan terjadi. Sebelum itu terjadi kan sudah terlihat dari datanya, kalau akan ada `over supply` barang, jadi bisa diambil kebijakan-kebijakan sebelum itu," katanya.
Kepala BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono menyatakan pihaknya akan terus memperbaiki data dengan menggunakan metodologi Kerangka Sampel Area yang tingkat keakuratannya teruji.
"Metodologi baru itu kami lakukan untuk mengumpulkan data dengan pendataan langsung di lokasi pertanian agar dapat diketahui luasan panen, waktu panen, bahkan prediksi jumlah produksi hasil pertanian," ujarnya.
Dari data tersebut, kata dia, akan terlihat, misalnya tiga bulan ke depan antara produksi dengan permintaan tidak seimbang, maka harus ada kebijakan yang diambil.
"Berbagai masalah muncul dari sektor itu, tidak hanya disebabkan faktor jumlah komoditas dan permintaan, melainkan juga terkait soal data. Di sinilah peran penting BPS, dengan data-data yang dimiliki tentu akan membantu pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan sesuai data-data terbaru dan valid," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu.
Ia menyebutkan salah satu cara yang harus dilakukan untuk memperbaiki anjloknya harga-harga pangan dan produk pertanian dengan melakukan perbaikan data, sebab data pertanian di Indonesia masih belum sempurna serta belum diperbarui.
Politikus PDI Perjuangan itu, mencontohkan di Kabupaten Pemalang terjadi kesalahan data, di mana dengan banyaknya perumahan baru, namun lahan subur di kabupaten itu justru bertambah.
"Ini tidak mungkin dan ternyata setelah dicek datanya yang salah," ujarnya saat menerima kunjungan Kepala BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono di ruang kerja gubernur.
Data pertanian dari BPS, lanjut Ganjar, dibutuhkan apalagi jika data itu bisa terperinci hingga bagian siapa menanam apa, di mana, dan kapan akan panen sehingga dengan demikian dapat diantisipasi berbagai persoalan yang kemungkinan timbul.
"Jika data ini dikelola baik maka persoalan harga cabai atau harga bawang yang saat ini anjlok tidak akan terjadi. Sebelum itu terjadi kan sudah terlihat dari datanya, kalau akan ada `over supply` barang, jadi bisa diambil kebijakan-kebijakan sebelum itu," katanya.
Kepala BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono menyatakan pihaknya akan terus memperbaiki data dengan menggunakan metodologi Kerangka Sampel Area yang tingkat keakuratannya teruji.
"Metodologi baru itu kami lakukan untuk mengumpulkan data dengan pendataan langsung di lokasi pertanian agar dapat diketahui luasan panen, waktu panen, bahkan prediksi jumlah produksi hasil pertanian," ujarnya.
Dari data tersebut, kata dia, akan terlihat, misalnya tiga bulan ke depan antara produksi dengan permintaan tidak seimbang, maka harus ada kebijakan yang diambil.