Solo (Antaranews Jateng) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan sebanyak 54 juta rekening baru untuk memenuhi target inklusi keuangan nasional dari pemerintah.
"Sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Strategis Nasional Keuangan Inklusi, target secara nasional pada tahun 2019 sebesar 75 persen," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta Laksono Dwionggo di Solo, Selasa.
Ia mengatakan sesuai dengan data survei terakhir, pada tahun 2017 tingkat inklusi keuangan secara nasional baru mencapai 48,9 persen.
"Selisihnya masih 26,1 persen, jadi tahun ini harus kejar target untuk memenuhi 54 juta rekening baru yang diperlukan untuk target," katanya.
Selain itu, dikatakannya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 target literasi nasional tahun ini sebesar 35 persen dan saat ini realisasinya baru 26 persen.
Ia mengatakan dalam hal ini Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mengambil peranan penting. Menurut dia, saat ini ada sebanyak 83 TPAKD se-Indonesia, yaitu 32 di provinsi, sedangkan 51 Kabupaten/Kota.
"Kalau di Soloraya atau di bawah OJK Surakarta TPAKD ini ada di Solo, Boyolali, dan Klaten. Tahun ini targetnya akan menambah di dua kabupaten, yaitu Wonogiri dan Sragen," katanya.
Sementara itu, pihaknya juga masih akan aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi seputar keuangan di pedesaan. Tahun lalu, dikatakannya, OJK menyelenggarakan 10 program sosialisasi yang menjangkau daerah-daerah kecil.
"Tahun ini rencananya akan sama dengan tahun lalu. Selain itu, pada tahun ini juga akan ada survei di daerah untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi di tingkat daerah," katanya.
Ia mengatakan pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp6 miliar untuk survei tersebut.
"Sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Strategis Nasional Keuangan Inklusi, target secara nasional pada tahun 2019 sebesar 75 persen," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta Laksono Dwionggo di Solo, Selasa.
Ia mengatakan sesuai dengan data survei terakhir, pada tahun 2017 tingkat inklusi keuangan secara nasional baru mencapai 48,9 persen.
"Selisihnya masih 26,1 persen, jadi tahun ini harus kejar target untuk memenuhi 54 juta rekening baru yang diperlukan untuk target," katanya.
Selain itu, dikatakannya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 target literasi nasional tahun ini sebesar 35 persen dan saat ini realisasinya baru 26 persen.
Ia mengatakan dalam hal ini Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mengambil peranan penting. Menurut dia, saat ini ada sebanyak 83 TPAKD se-Indonesia, yaitu 32 di provinsi, sedangkan 51 Kabupaten/Kota.
"Kalau di Soloraya atau di bawah OJK Surakarta TPAKD ini ada di Solo, Boyolali, dan Klaten. Tahun ini targetnya akan menambah di dua kabupaten, yaitu Wonogiri dan Sragen," katanya.
Sementara itu, pihaknya juga masih akan aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi seputar keuangan di pedesaan. Tahun lalu, dikatakannya, OJK menyelenggarakan 10 program sosialisasi yang menjangkau daerah-daerah kecil.
"Tahun ini rencananya akan sama dengan tahun lalu. Selain itu, pada tahun ini juga akan ada survei di daerah untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi di tingkat daerah," katanya.
Ia mengatakan pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp6 miliar untuk survei tersebut.