Purwokerto (Antaranews Jateng) - Kementerian Ketenagakerjaaan (Kemnaker) memastikan negara hadir untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri, kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Maruli Apul Hasoloan.
"Sementara ini (pekerja migran) kita kan memang ada di Asia-Pasifik dan Timur Tengah," katanya kepada Antara saat menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat sore.
Menurut dia, pihaknya sekarang sedang berupaya mendata dengan baik jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri karena berdasarkan perhitungan yang disesuaikan dengan data Bank Dunia masih sekitar 9 juta orang, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) prosedural.
Saat sekarang dengan sistem pendataan yang baru, kata dia, pihaknya akan mencermati data pekerja migran Indonesia tersebut.
"Tetapi terlihat bahwa sekarang, pemerintah memberikan perlindungan dan juga menempatkanya dengan prosedural," katanya.
Ia mengatakan hal itu dilakukan pemerintah untuk mencegah kejadian yang mungkin dialami pekerja migran, misalnya penyiksaan dan upah tidak dibayar.
"Jadi, ini adalah bentuk dari perlindungan dan kehadiran negara," tegasnya.
Disinggung mengenai kehadiran Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, Maruli memberikan apresiasi kepada Bupati Banyumas dalam memberikan pelayanan publik.
Bahkan, kata dia, layanan tersebut bukan hanya diintegrasikan kepada pengusaha juga untuk pekerja karena Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PPMI) hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas.
Dengan demikian, lanjut dia, calon pekerja migran yang belum berdaya dapat dilayani dengan baik LTSA-PPMI yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas.
"Jadi, ini suatu mal pelayanan yang terintegrasi dan memberikan dampak positif kepada masyarakat, merasa puas adanya kehadiran dari negara terutama kehadiran dari pemerintah kabupaten ini," katanya.
"Sementara ini (pekerja migran) kita kan memang ada di Asia-Pasifik dan Timur Tengah," katanya kepada Antara saat menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat sore.
Menurut dia, pihaknya sekarang sedang berupaya mendata dengan baik jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri karena berdasarkan perhitungan yang disesuaikan dengan data Bank Dunia masih sekitar 9 juta orang, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) prosedural.
Saat sekarang dengan sistem pendataan yang baru, kata dia, pihaknya akan mencermati data pekerja migran Indonesia tersebut.
"Tetapi terlihat bahwa sekarang, pemerintah memberikan perlindungan dan juga menempatkanya dengan prosedural," katanya.
Ia mengatakan hal itu dilakukan pemerintah untuk mencegah kejadian yang mungkin dialami pekerja migran, misalnya penyiksaan dan upah tidak dibayar.
"Jadi, ini adalah bentuk dari perlindungan dan kehadiran negara," tegasnya.
Disinggung mengenai kehadiran Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, Maruli memberikan apresiasi kepada Bupati Banyumas dalam memberikan pelayanan publik.
Bahkan, kata dia, layanan tersebut bukan hanya diintegrasikan kepada pengusaha juga untuk pekerja karena Layanan Terpadu Satu Atap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PPMI) hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas.
Dengan demikian, lanjut dia, calon pekerja migran yang belum berdaya dapat dilayani dengan baik LTSA-PPMI yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas.
"Jadi, ini suatu mal pelayanan yang terintegrasi dan memberikan dampak positif kepada masyarakat, merasa puas adanya kehadiran dari negara terutama kehadiran dari pemerintah kabupaten ini," katanya.