Semarang (Antaranews Jateng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengingatkan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus diikuti dengan pembenahan fasilitas, utamanya di sekolah pinggiran.
"Artinya, semua satuan pendidikan di Kota Semarang harus memiliki fasilitas yang sama dan merata," kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono usai diskusi bertajuk "Sekolah Untuk Rakyat" di Semarang, Senin.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan sistem zonasi dalam PPDB sebenarnya bertujuan sebagai pemerataan mutu pendidikan sehingga anak-anak pandai tidak hanya menumpuk pada sekolah-sekolah favorit, melainkan tersebar.
Pendidikan, kata dia, tidak bisa hanya terpusat di salah satu sekolah, sebab sekolah-sekolah lainnya, terutama yang berada di kawasan pinggiran akan tertinggal dengan munculnya sekolah yang kemudian dianggap favorit.
"Dinas Pendidikan harus memperhatikan fasilitas sekolah. Dalam artian, sekolah yang sebelumnya disebut 'sekolah pinggiran' harus diperbaiki dan dikembangkan sehingga tidak ada lagi keistimewaan sekolah tertentu," katanya.
Diakuinya, keberadaan sekolah-sekolah yang dianggap favorit akan memunculkan persoalan ketika masyarakat berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah tersebut sehingga sekolah pinggiran akan semakin terpinggirkan.
"Karena sudah tidak ada lagi sekolah-sekolah favorit, kami berharap seluruh sekolah, terutama sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang ada di Semarang harus disamakan fasilitasnya untuk peningkatan mutu pendidikan," kata Wiwin.
Pemerhati pendidikan Tukiman Taruno membenarkan selama ini pemerintah cenderung kurang adil dalam pemerataan fasilitas sekolah, sebab keberadaan sekolah-sekolah yang ada di wilayah pinggiran kerap kurang diperhatikan.
"Sekolah-sekolah yang disebut pinggiran itu kemudian tidak disentuh. Jadi, sangat wajar ketika kemudian orang tua dan anak-anak mengidolakan untuk sekolah di satuan pendidikan yang fasilitasnya baik," katanya.
Dalam kondisi semacam itu, kata dia, akhirnya muncul sebutan sekolah-sekolah favorit yang sebenarnya merepotkan pemerintah juga karena masyarakat menjadi gengsi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap tidak favorit.
"Pemerintah harus memperhatikan ini secara betul. 'Ngapik-apik barang sing wis apik', itu kan gampang. Akan tetapi, memperbaiki yang sedang maju itu memang banyak tantangan dan perlu kerja keras," tegas Tukiman.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Semarang Bunyamin berkomitmen memberikan fasilitas untuk seluruh satuan pendidikan, termasuk di kawasan pinggiran sehingga banyak yang kemudian menyaingi mutu sekolah favorit.
"Sekarang ini kan banyak sekolah di kawasan pinggiran mulai berlomba-lomba menjadi juara. Dalam lomba guru berprestasi, misalnya, malah kebanyakan guru sekolah pinggiran yang sekarang ini kerap juara," katanya.
"Artinya, semua satuan pendidikan di Kota Semarang harus memiliki fasilitas yang sama dan merata," kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono usai diskusi bertajuk "Sekolah Untuk Rakyat" di Semarang, Senin.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan sistem zonasi dalam PPDB sebenarnya bertujuan sebagai pemerataan mutu pendidikan sehingga anak-anak pandai tidak hanya menumpuk pada sekolah-sekolah favorit, melainkan tersebar.
Pendidikan, kata dia, tidak bisa hanya terpusat di salah satu sekolah, sebab sekolah-sekolah lainnya, terutama yang berada di kawasan pinggiran akan tertinggal dengan munculnya sekolah yang kemudian dianggap favorit.
"Dinas Pendidikan harus memperhatikan fasilitas sekolah. Dalam artian, sekolah yang sebelumnya disebut 'sekolah pinggiran' harus diperbaiki dan dikembangkan sehingga tidak ada lagi keistimewaan sekolah tertentu," katanya.
Diakuinya, keberadaan sekolah-sekolah yang dianggap favorit akan memunculkan persoalan ketika masyarakat berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah tersebut sehingga sekolah pinggiran akan semakin terpinggirkan.
"Karena sudah tidak ada lagi sekolah-sekolah favorit, kami berharap seluruh sekolah, terutama sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang ada di Semarang harus disamakan fasilitasnya untuk peningkatan mutu pendidikan," kata Wiwin.
Pemerhati pendidikan Tukiman Taruno membenarkan selama ini pemerintah cenderung kurang adil dalam pemerataan fasilitas sekolah, sebab keberadaan sekolah-sekolah yang ada di wilayah pinggiran kerap kurang diperhatikan.
"Sekolah-sekolah yang disebut pinggiran itu kemudian tidak disentuh. Jadi, sangat wajar ketika kemudian orang tua dan anak-anak mengidolakan untuk sekolah di satuan pendidikan yang fasilitasnya baik," katanya.
Dalam kondisi semacam itu, kata dia, akhirnya muncul sebutan sekolah-sekolah favorit yang sebenarnya merepotkan pemerintah juga karena masyarakat menjadi gengsi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap tidak favorit.
"Pemerintah harus memperhatikan ini secara betul. 'Ngapik-apik barang sing wis apik', itu kan gampang. Akan tetapi, memperbaiki yang sedang maju itu memang banyak tantangan dan perlu kerja keras," tegas Tukiman.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Semarang Bunyamin berkomitmen memberikan fasilitas untuk seluruh satuan pendidikan, termasuk di kawasan pinggiran sehingga banyak yang kemudian menyaingi mutu sekolah favorit.
"Sekarang ini kan banyak sekolah di kawasan pinggiran mulai berlomba-lomba menjadi juara. Dalam lomba guru berprestasi, misalnya, malah kebanyakan guru sekolah pinggiran yang sekarang ini kerap juara," katanya.