Kudus (Antaranews Jateng) - Sebanyak 18 Sekolah Menengah Kejuruan di Jawa Tengah mendapatkan bantuan pengembangan "teaching factory" atau pembelajaran berorientasi produksi dan bisnis.
"Secara nasional, jumlah SMK yang mendapatkan bantuan pengembangan teaching factory tentunya lebih banyak karena mencapai 105 sekolah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ditemui usai membuka kegiatan koordinasi bantuan pengembangan Teaching Factory yang diikuti 105 kepala SMK di Hotel Griptha Kudus, Kamis.
Ia mengatakan bantuan tersebut bersifat stimulan karena nilai bantuannya tidak besar.
Dengan demikian, lanjut dia, masing-masing sekolah ada usaha sendiri untuk mencari tambahan melalui komite sekolah.
Hal itu, kata dia, sekaligus sebagai ujian untuk komite sekolah.
Ia berharap sekolah nantinya bisa membangun teaching factory berstandar industri dan benar-benar memproduksi produk barang dan jasa, baik secara mandiri maupun menggunakan lisensi dari perusahaan partner.
Nantinya, kata Muhadjir, bantuan stimulan tersebut akan dilihat seberapa besar upaya sekolah mendapatkan tambahan pendanaan di luar stimulan tersebut.
"Bantuan yang bisa diupayakan sekolah melalui komite sekolah, minimal tiga kali lipat dari nilai bantuan dari Pemerintah Pusat," ujarnya.
Ia mengatakan bantuan pendanaan yang diperoleh oleh masing-masing sekolah, nantinya akan dinilai.
Bantuan pengembangan teaching factory tersebut, lanjut dia, dalam rangka untuk mensinambungkan antara dunia sekolah dengan dunia industri dan usaha.
"Setidaknya, anak-anak sekolah nantinya sudah merasa menjadi pegawai atau karyawan di sebuah perusahaan," ujarnya.
Masing-masing sekolah yang memiliki teaching factory, kata dia, hasil menghasilkan sesuai standar dunia usaha.
Oleh sebab itu, lanjut dia, hubungan dunia sekolah dan perusahaan sangat penting, karena diharapkan produk dari sekolah diberi label dari perusahaan mitra sehingga memiliki derajat yang sama dengan produk perusahaan.
"Teaching factory, nantinya akan menghasilkan sehingga menjadi bagian dari pemasukan sekolah," ujarnya.
Pemasukan sekolah tersebut, kata dia, nantinya bukan untuk dibagi-bagi, melainkan digunakan untuk memajukan skeolah.
Ia optimistis teaching factory yang mampu menghasilkan pemasukan sekolah, nantinya akan mendongkrak sekolahnya menjadi lebih baik dan teaching factory-nya juga semakin maju.
Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Bakrun menambahkan bahwa program revitalisasi SMK dimulai tahun 2017 dengan sasaran sebanyak 219 SMK.
Dari ratusan sekolah tersebut, kata dia, yang mendapatkan bantuan pengembangan teaching factory sebanyak 114 sekolah, sedangkan sisanya sebanyak 105 sekolah direalisasikan tahun 2018.
"Pada tahun 2018, akan menambah lagi sebanyak 350 sekolah untuk direvitalisasi sehingga totalnya nanti ada 569 sekolah," ujarnya.
Meskipun program revitalisasi menyasar 350 sekolah, katanya, sekolah yang mendapatkan bantuan pengembangan teaching factory hanya sebagian.
Adapun nilai bantuannya untuk masing-masing sekolah, katanya, berkisar Rp200-an juta.
Program bantuan tersebut, katanya, tidak terbatas untuk SMK negeri, melainkan SMK swasta juga mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan.
"Secara nasional, jumlah SMK yang mendapatkan bantuan pengembangan teaching factory tentunya lebih banyak karena mencapai 105 sekolah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ditemui usai membuka kegiatan koordinasi bantuan pengembangan Teaching Factory yang diikuti 105 kepala SMK di Hotel Griptha Kudus, Kamis.
Ia mengatakan bantuan tersebut bersifat stimulan karena nilai bantuannya tidak besar.
Dengan demikian, lanjut dia, masing-masing sekolah ada usaha sendiri untuk mencari tambahan melalui komite sekolah.
Hal itu, kata dia, sekaligus sebagai ujian untuk komite sekolah.
Ia berharap sekolah nantinya bisa membangun teaching factory berstandar industri dan benar-benar memproduksi produk barang dan jasa, baik secara mandiri maupun menggunakan lisensi dari perusahaan partner.
Nantinya, kata Muhadjir, bantuan stimulan tersebut akan dilihat seberapa besar upaya sekolah mendapatkan tambahan pendanaan di luar stimulan tersebut.
"Bantuan yang bisa diupayakan sekolah melalui komite sekolah, minimal tiga kali lipat dari nilai bantuan dari Pemerintah Pusat," ujarnya.
Ia mengatakan bantuan pendanaan yang diperoleh oleh masing-masing sekolah, nantinya akan dinilai.
Bantuan pengembangan teaching factory tersebut, lanjut dia, dalam rangka untuk mensinambungkan antara dunia sekolah dengan dunia industri dan usaha.
"Setidaknya, anak-anak sekolah nantinya sudah merasa menjadi pegawai atau karyawan di sebuah perusahaan," ujarnya.
Masing-masing sekolah yang memiliki teaching factory, kata dia, hasil menghasilkan sesuai standar dunia usaha.
Oleh sebab itu, lanjut dia, hubungan dunia sekolah dan perusahaan sangat penting, karena diharapkan produk dari sekolah diberi label dari perusahaan mitra sehingga memiliki derajat yang sama dengan produk perusahaan.
"Teaching factory, nantinya akan menghasilkan sehingga menjadi bagian dari pemasukan sekolah," ujarnya.
Pemasukan sekolah tersebut, kata dia, nantinya bukan untuk dibagi-bagi, melainkan digunakan untuk memajukan skeolah.
Ia optimistis teaching factory yang mampu menghasilkan pemasukan sekolah, nantinya akan mendongkrak sekolahnya menjadi lebih baik dan teaching factory-nya juga semakin maju.
Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Bakrun menambahkan bahwa program revitalisasi SMK dimulai tahun 2017 dengan sasaran sebanyak 219 SMK.
Dari ratusan sekolah tersebut, kata dia, yang mendapatkan bantuan pengembangan teaching factory sebanyak 114 sekolah, sedangkan sisanya sebanyak 105 sekolah direalisasikan tahun 2018.
"Pada tahun 2018, akan menambah lagi sebanyak 350 sekolah untuk direvitalisasi sehingga totalnya nanti ada 569 sekolah," ujarnya.
Meskipun program revitalisasi menyasar 350 sekolah, katanya, sekolah yang mendapatkan bantuan pengembangan teaching factory hanya sebagian.
Adapun nilai bantuannya untuk masing-masing sekolah, katanya, berkisar Rp200-an juta.
Program bantuan tersebut, katanya, tidak terbatas untuk SMK negeri, melainkan SMK swasta juga mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan.