Semarang (Antaranews Jateng) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Rukma Setiabudi mengapresiasi pencapaian pedapatan asli daerah 2017 oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang melampaui target.
"Realisasi pendapatan sampai akhir 2017 mencapai Rp23,638 triliun atau 100,30 persen atau melebihi dari target yang telah ditentukan," katanya di Semarang, Jumat.
Rukma berharap penyusunan rencana anggaran pendapatan APBD Perubahan 2018 dan APBD Murni 2019 dapat menampilkan data perencanaan yang "reliable" dengan argumentasi yang terukur dan rasional.
Menurut dia, angka perencanaan pendapatan merupakan kombinasi dialogis antara eksekutif dan legislatif, dimana capaian pendapatan akan menjadi tantangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono memerinci realisasi pendapatan 2017 itu terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp12,528 triliun, dana perimbangan Rp11,067 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp87,136 miliar.
Realisasi pendapatan yang melampaui target pada tahun kemarin, kata dia, tidak boleh membuat jajarannya berpuas diri karena pada 2018 kembali ada target yang mesti dicapai dengan angka yang lebih tinggi.
"Kita telah menetapkan untuk 2018, murni pendapatan daerah ditargetkan naik menjadi sebesar Rp24,413 triliun atau naik sebesar 4,03 persen dari target 2017," ujarnya.
Oleh karena itu, jajaran Pemporv Jateng harus terus bekerja keras dan terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan-terobosan untuk mencapat target tersebut.
Sekda menyebutkan, PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah harus terus ditingkatkan.
Untuk meningkatkan PAD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pajak daerah, khususnya dari komponen pajak kendaraan bermotor yang tunggakan pajaknya setiap tahun tidak sedikit.
"Buatlah terobosan dan inovasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya dengan memperbanyak gerai pembayaran dan menggencarkan sosialiasi aplikasi `Sakpole`," kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ini.
"Realisasi pendapatan sampai akhir 2017 mencapai Rp23,638 triliun atau 100,30 persen atau melebihi dari target yang telah ditentukan," katanya di Semarang, Jumat.
Rukma berharap penyusunan rencana anggaran pendapatan APBD Perubahan 2018 dan APBD Murni 2019 dapat menampilkan data perencanaan yang "reliable" dengan argumentasi yang terukur dan rasional.
Menurut dia, angka perencanaan pendapatan merupakan kombinasi dialogis antara eksekutif dan legislatif, dimana capaian pendapatan akan menjadi tantangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono memerinci realisasi pendapatan 2017 itu terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp12,528 triliun, dana perimbangan Rp11,067 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp87,136 miliar.
Realisasi pendapatan yang melampaui target pada tahun kemarin, kata dia, tidak boleh membuat jajarannya berpuas diri karena pada 2018 kembali ada target yang mesti dicapai dengan angka yang lebih tinggi.
"Kita telah menetapkan untuk 2018, murni pendapatan daerah ditargetkan naik menjadi sebesar Rp24,413 triliun atau naik sebesar 4,03 persen dari target 2017," ujarnya.
Oleh karena itu, jajaran Pemporv Jateng harus terus bekerja keras dan terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan-terobosan untuk mencapat target tersebut.
Sekda menyebutkan, PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah harus terus ditingkatkan.
Untuk meningkatkan PAD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pajak daerah, khususnya dari komponen pajak kendaraan bermotor yang tunggakan pajaknya setiap tahun tidak sedikit.
"Buatlah terobosan dan inovasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya dengan memperbanyak gerai pembayaran dan menggencarkan sosialiasi aplikasi `Sakpole`," kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ini.