Magelang (Antaranews Jateng) - Pembukaan Kantor Imigrasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bertujuan untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian oleh instansi tersebut kepada masyarakat setempat, kata Bupati Magelang Zaenal Arifin.
"Dengan kerja sama membangun Kantor Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Magelang ini akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengurusan pembuatan dokumen keimigrasian seperti paspor tidak perlu jauh-jauh lagi ke Wonosobo ataupun ke Yogyakarta," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Magelang, Senin.
Penandatanganan kerja sama antara Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk pembukaan Kantor Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Magelang dilaksanakan belum lama ini di Aula Ditjen Imigrasi Kuningan Jakarta antara Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.
Bupati Arifin mengatakan daerah setempat dengan luas 1.085,73 kilometer persegi membawahi 21 kecamatan dengan 367 desa dan lima kelurahan berpenduduk 1.245.496 jiwa dengan 80 persen beragama Islam.
"Dengan kondisi ini setiap tahun ribuan warga Kabupaten Magelang menunaikan ibadah haji dan umrah sehingga membutuhkan pelayanan keimigrasian," katanya.
Kehadiran Kantor UKK di daerah itu juga untuk mendukung pembangunan kepariwisataan dan melayani warga negara asing yang jumlahnya cukup banyak terkait dengan kegiatan mereka belajar agama di berbagai pondok pesantren di daerah itu.
Kantor unit tersebut akan menempati bangunan bekas Rumah Dinas Sekretaris Daerah Pemkab Magelang di Jalan Soekarno-Hatta Kota Mungkid, Ibu Kota Kabupaten Magelang. Bangunan itu telah selesai direnovasi sehingga dalam waktu dekat siap dioperasikan.
Ia mengatakan kehadiran Kantor UKK juga untuk memantau potensi kerawanan warga negara asing di Kabupaten Magelang.
"Dengan hadirnya UKK Magelang kita bisa bersama-sama memantau potensi kerawanan WNA yang ada di Magelang," katanya.
Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie mengatakan kehadiran Kantor UKK di Kabupaten Magelang hasil kerja keras serta bukti sinergi yang mantap antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Kabupaten Magelang.
"Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa pemerintah selalu hadir dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan," katanya.
"Dengan kerja sama membangun Kantor Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Magelang ini akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengurusan pembuatan dokumen keimigrasian seperti paspor tidak perlu jauh-jauh lagi ke Wonosobo ataupun ke Yogyakarta," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Magelang, Senin.
Penandatanganan kerja sama antara Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk pembukaan Kantor Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Magelang dilaksanakan belum lama ini di Aula Ditjen Imigrasi Kuningan Jakarta antara Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.
Bupati Arifin mengatakan daerah setempat dengan luas 1.085,73 kilometer persegi membawahi 21 kecamatan dengan 367 desa dan lima kelurahan berpenduduk 1.245.496 jiwa dengan 80 persen beragama Islam.
"Dengan kondisi ini setiap tahun ribuan warga Kabupaten Magelang menunaikan ibadah haji dan umrah sehingga membutuhkan pelayanan keimigrasian," katanya.
Kehadiran Kantor UKK di daerah itu juga untuk mendukung pembangunan kepariwisataan dan melayani warga negara asing yang jumlahnya cukup banyak terkait dengan kegiatan mereka belajar agama di berbagai pondok pesantren di daerah itu.
Kantor unit tersebut akan menempati bangunan bekas Rumah Dinas Sekretaris Daerah Pemkab Magelang di Jalan Soekarno-Hatta Kota Mungkid, Ibu Kota Kabupaten Magelang. Bangunan itu telah selesai direnovasi sehingga dalam waktu dekat siap dioperasikan.
Ia mengatakan kehadiran Kantor UKK juga untuk memantau potensi kerawanan warga negara asing di Kabupaten Magelang.
"Dengan hadirnya UKK Magelang kita bisa bersama-sama memantau potensi kerawanan WNA yang ada di Magelang," katanya.
Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie mengatakan kehadiran Kantor UKK di Kabupaten Magelang hasil kerja keras serta bukti sinergi yang mantap antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Kabupaten Magelang.
"Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa pemerintah selalu hadir dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan," katanya.