Purwokerto, ANTARA JATENG - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Purwokerto mendeklarasikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Zona integritas dipersiapkan sebelum predikat WBK dan WBBM itu untuk mendukung komitmen kita bersama bahwa sudah waktunya memang korupsi kita tinggalkan, sudah waktunya kita melayani dengan baik, dengan bersih," kata Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Purwokerto Nelson Hasoloan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.
Dia mengatakan hal itu saat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di halaman KPPBC Tipe Madya Pabean C Purwokerto.
Menurut dia, pembangunan zona integrasi tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas.
Lebih lanjut, dia mengaku termotivasi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap yang lebih dulu memperoleh predikat WBK dan WBBM.
"Bahkan, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap pada hari ini (12/12) diundang oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menerima pernyataan bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap sudah berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani," katanya.
Ia mengatakan predikat tersebut tidak permanen karena pencapaiannya perlu waktu satu tahun, mulai dari verifikasi internal kepabeanan hingga di tingkat Kemenpan RB, dan selanjutnya akan dievaluasi dalam waktu dua tahun.
Jika terjadi perubahan atau penurunan, predikat tersebut akan mengalami degradasi.
Sementara dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Gatot Sugeng Wibowo, Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Parjiya mengatakan pencanangan zona integrasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada kepabean dan cukai.
Menurut dia, hal itu disebabkan kepabeanan dan cukai berada dalam posisi menjaga hak-hak keuangan negara sehingga menjadi tantangan sendiri di tengah volume perdagangan yang kian tinggi dan aktivitas impor barang mentah semakin masif.
"Jangan paksa kami melakukan hal-hal yang melanggar aturan," tegasnya.
"Zona integritas dipersiapkan sebelum predikat WBK dan WBBM itu untuk mendukung komitmen kita bersama bahwa sudah waktunya memang korupsi kita tinggalkan, sudah waktunya kita melayani dengan baik, dengan bersih," kata Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Purwokerto Nelson Hasoloan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.
Dia mengatakan hal itu saat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di halaman KPPBC Tipe Madya Pabean C Purwokerto.
Menurut dia, pembangunan zona integrasi tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas.
Lebih lanjut, dia mengaku termotivasi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap yang lebih dulu memperoleh predikat WBK dan WBBM.
"Bahkan, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap pada hari ini (12/12) diundang oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menerima pernyataan bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap sudah berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani," katanya.
Ia mengatakan predikat tersebut tidak permanen karena pencapaiannya perlu waktu satu tahun, mulai dari verifikasi internal kepabeanan hingga di tingkat Kemenpan RB, dan selanjutnya akan dievaluasi dalam waktu dua tahun.
Jika terjadi perubahan atau penurunan, predikat tersebut akan mengalami degradasi.
Sementara dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Gatot Sugeng Wibowo, Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Parjiya mengatakan pencanangan zona integrasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada kepabean dan cukai.
Menurut dia, hal itu disebabkan kepabeanan dan cukai berada dalam posisi menjaga hak-hak keuangan negara sehingga menjadi tantangan sendiri di tengah volume perdagangan yang kian tinggi dan aktivitas impor barang mentah semakin masif.
"Jangan paksa kami melakukan hal-hal yang melanggar aturan," tegasnya.