Rembang, ANTARA JATENG - Mayoritas nelayan yang menggunakan cantrang di Tanah Air telah beralih menggunakan alat tangkap ikan yang legal, kata Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarif Widjaya.
"Awalnya, hasil usulan nelayan total kapal cantrang di bawah 10 gross ton (GT) mencapai 20.000 kapal, namun setelah diverifikasi ternyata hanya 11.000 kapal," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Kecamatan Rembang Kota, Kabupaten Rembang, Rabu.
Dari 11.000 kapal tersebut, kata dia, setelah dilakukan pengecekan ke rumah, ternyata totalnya hanya 7.255 kapal. dari jumlah sebanyak itu, telah berganti alat tangkap.
Sementara untuk kapal dengan ukuran 10-30 GT, kata dia, jumlahnya sekitar 1.223 kapal, sedangkan yang sudah berganti alat tangkap sebanyak 500 kapal, sehingga masih ada 670 kapal yang belum.
Respons positif nelayan cantrang di bawah 10 GT untuk melakukan pergantian alat tangkap, kata dia, juga terjadi pada kapal di atas 30 GT yang jumlahnya sebanyak 180 GT.
"Kalaupun masih ada kapal yang belum melakukan pergantian alat tangkap, kami siap membantu karena KKP menargetkan semua alat tangkap ikan jenis cantrang bisa diganti alat tangkap yang lebih ramah lingkungan," ujarnya.
Menurut dia, saat ini tidak ada alasan nelayan belum bisa melakukan pergantian alat tangkap karena terkendala permodalan, karena saat ini pemerintah juga sudah mengupayakan bantuan permodalan dengan bunga ringan.
"Bahkan, lebih rendah dibandingkan dengan bunga KUR karena maksimum hanya 6 persen," ujarnya.
Apalagi, kata dia, saat ini sudah memiliki Badan Layanan Umum Keuangan.
Untuk tahun ini, kata Syarif, mendapatkan anggaran sebesar Rp500 miliar, sedangkan tahun 2018 akan ditingkatkan hingga menjadi Rp840 miliar.
"Semua itu, diperuntukkan untuk nelayan sebagai permodalan," ujarnya.
Ia mempersilakan nelayan yang hendak melakukan pergantian alat tangkap untuk berkomunikasi dengan jajarannya.
Selain memberikan kemudahan permodalan, kata dia, KKP juga siap memberikan pendampingan untuk melaut ke luar pulau.
Hari ini (22/11), lanjut dia, baru saja diserahkan bantuan permodalan untuk nelayan, salah satunya dari Kabupaten Pati sebesar Rp600 juta untuk modal melaut.
Sementara dana yang terserap, kata dia, sudah mencapai Rp82,574 miliar dengan total jumlah debitur mencapai 2.400 debitur.
"Kami juga memberikan bantuan kapal 5 GT dan 10 GT kepada nelayan, termasuk bantuan alat tangkap ikan," ujarnya.
Untung, salah seorang nelayan asal Kabupaten Pati yang mendapatkan bantuan modal kerja sebesar Rp600 juta mengakui, sebelumnya menggunakan alat tangkap jenis cantrang.
Saat ini, lanjut dia, dirinya sudah beralih menggunakan rawai dasar, sedangkan melautnya di laut Arafuru.
Perjalanan ulang pergi ke Laut Arafuru, kata dia, membutuhkan waktu satu bulan, sedangkan aktivitas mencari ikan hanya 15 hari.
"Penghasilannya bisa mencapai Rp500-an juta," ujarnya.
"Awalnya, hasil usulan nelayan total kapal cantrang di bawah 10 gross ton (GT) mencapai 20.000 kapal, namun setelah diverifikasi ternyata hanya 11.000 kapal," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Kecamatan Rembang Kota, Kabupaten Rembang, Rabu.
Dari 11.000 kapal tersebut, kata dia, setelah dilakukan pengecekan ke rumah, ternyata totalnya hanya 7.255 kapal. dari jumlah sebanyak itu, telah berganti alat tangkap.
Sementara untuk kapal dengan ukuran 10-30 GT, kata dia, jumlahnya sekitar 1.223 kapal, sedangkan yang sudah berganti alat tangkap sebanyak 500 kapal, sehingga masih ada 670 kapal yang belum.
Respons positif nelayan cantrang di bawah 10 GT untuk melakukan pergantian alat tangkap, kata dia, juga terjadi pada kapal di atas 30 GT yang jumlahnya sebanyak 180 GT.
"Kalaupun masih ada kapal yang belum melakukan pergantian alat tangkap, kami siap membantu karena KKP menargetkan semua alat tangkap ikan jenis cantrang bisa diganti alat tangkap yang lebih ramah lingkungan," ujarnya.
Menurut dia, saat ini tidak ada alasan nelayan belum bisa melakukan pergantian alat tangkap karena terkendala permodalan, karena saat ini pemerintah juga sudah mengupayakan bantuan permodalan dengan bunga ringan.
"Bahkan, lebih rendah dibandingkan dengan bunga KUR karena maksimum hanya 6 persen," ujarnya.
Apalagi, kata dia, saat ini sudah memiliki Badan Layanan Umum Keuangan.
Untuk tahun ini, kata Syarif, mendapatkan anggaran sebesar Rp500 miliar, sedangkan tahun 2018 akan ditingkatkan hingga menjadi Rp840 miliar.
"Semua itu, diperuntukkan untuk nelayan sebagai permodalan," ujarnya.
Ia mempersilakan nelayan yang hendak melakukan pergantian alat tangkap untuk berkomunikasi dengan jajarannya.
Selain memberikan kemudahan permodalan, kata dia, KKP juga siap memberikan pendampingan untuk melaut ke luar pulau.
Hari ini (22/11), lanjut dia, baru saja diserahkan bantuan permodalan untuk nelayan, salah satunya dari Kabupaten Pati sebesar Rp600 juta untuk modal melaut.
Sementara dana yang terserap, kata dia, sudah mencapai Rp82,574 miliar dengan total jumlah debitur mencapai 2.400 debitur.
"Kami juga memberikan bantuan kapal 5 GT dan 10 GT kepada nelayan, termasuk bantuan alat tangkap ikan," ujarnya.
Untung, salah seorang nelayan asal Kabupaten Pati yang mendapatkan bantuan modal kerja sebesar Rp600 juta mengakui, sebelumnya menggunakan alat tangkap jenis cantrang.
Saat ini, lanjut dia, dirinya sudah beralih menggunakan rawai dasar, sedangkan melautnya di laut Arafuru.
Perjalanan ulang pergi ke Laut Arafuru, kata dia, membutuhkan waktu satu bulan, sedangkan aktivitas mencari ikan hanya 15 hari.
"Penghasilannya bisa mencapai Rp500-an juta," ujarnya.