Semarang, ANTARA JATENG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono meminta para pendamping desa bisa menjadi pemecah berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.
"Pendamping desa harus bisa menyelesaikan masalah serta memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di desa. Pendamping itu menjadi harapan, ujung tombak, serta menjadi pembimbing masyarakat," katanya di Semarang, Kamis.
Selain itu, para pendamping desa juga diharapkan siap terjun ke desa untuk melaksanakan tugas, sekaligus siap menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di lapangan dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa.
Tidak hanya itu, kata Sekda, seorang pendamping desa dituntut cepat memperoleh informasi melalui jejaring yang luas untuk kemudian cepat bertindak ketika menghadapi permasalahan.
Menurut dia, salah satu persoalan sekaligus menjadi tantangan bagi para pendamping desa adalah upaya pengentasan kemiskinan.
Terdapat 15 kabupaten di Jateng yang merupakan daerah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata Provinsi Jateng seperti Wonosobo, Kebumen, Brebes, Blora, Demak, dan Sragen.
"Pengetahuan yang sudah peroleh dari pelatihan harus diteruskan kepada masyarakat dan kepala desa atau perangkat desa sehingga desa-desa di Jateng menjadi desa yang kuat, mandiri, sejahtera, demokratis, dan bisa memberdayakan kader-kader dengan baik," ujarnya.
Selain pendampingan perencanaan program dan pengelolaan anggaran desa secara transparan, dalam penyelenggaraan pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa juga perlu ada kerja sama dengan BUMDes, pembangunan berskala lokal terutama UMKM sebagai basis perekonomian masyarakat.
"Pendamping desa harus bisa menyelesaikan masalah serta memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di desa. Pendamping itu menjadi harapan, ujung tombak, serta menjadi pembimbing masyarakat," katanya di Semarang, Kamis.
Selain itu, para pendamping desa juga diharapkan siap terjun ke desa untuk melaksanakan tugas, sekaligus siap menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di lapangan dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa.
Tidak hanya itu, kata Sekda, seorang pendamping desa dituntut cepat memperoleh informasi melalui jejaring yang luas untuk kemudian cepat bertindak ketika menghadapi permasalahan.
Menurut dia, salah satu persoalan sekaligus menjadi tantangan bagi para pendamping desa adalah upaya pengentasan kemiskinan.
Terdapat 15 kabupaten di Jateng yang merupakan daerah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata Provinsi Jateng seperti Wonosobo, Kebumen, Brebes, Blora, Demak, dan Sragen.
"Pengetahuan yang sudah peroleh dari pelatihan harus diteruskan kepada masyarakat dan kepala desa atau perangkat desa sehingga desa-desa di Jateng menjadi desa yang kuat, mandiri, sejahtera, demokratis, dan bisa memberdayakan kader-kader dengan baik," ujarnya.
Selain pendampingan perencanaan program dan pengelolaan anggaran desa secara transparan, dalam penyelenggaraan pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa juga perlu ada kerja sama dengan BUMDes, pembangunan berskala lokal terutama UMKM sebagai basis perekonomian masyarakat.