Magelang, ANTARA JATENG - Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, melaksanakan sosialisasi mekanisme pemutakhiran mandiri data terpadu program penanganan fakir miskin supaya para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang pelaksanaan program tersebut.
"Supaya pemangku kepentingan, petugas pelaksana MPM, dan unsur masyarakat mempunyai pemahaman yang sama tentang pelaksanaan MPM," kata Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina dalam sambutan tertulis kegiatan itu yang dibacakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkot Magelang Joko Suparno di Magelang, Rabu.
Ia mengatakan basis data yang akurat menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
Dengan basis data yang akurat dan tepat, ujarnya, program bagi penyandang masalah kemiskinan itu dapat tepat sasaran.
Ia menjelaskan basis data penyandang masalah kemiskinan sering kali tidak valid lagi akibat dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
Kondisi riil di lapangan, ujarnya, kadang sudah jauh berbeda dengan data yang telah ada sebelumnya, sehingga perlu pemutakhiran data terpadu.
"Untuk melakukan pemutakhiran data, perlu langkah-langkah yang tepat sehingga data lebih akurat," kata Windarti yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Magelang itu, sedangkan Joko Suparno selain Kepala Bappeda Pemkot Magelang, juga menjabat Sekretaris TKPKD Kota Magelang.
Ia menjelaskan tentang pentingnya pemerintah kota melakukan MPM secara periodik agar program penanganan fakir miskin terlaksana secara terarah, tepat sasaran, terpadu, dan berkelanjutan.
Semula, ujarnya, pelaksanaan MPM menjadi kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi saat ini menjadi tugas dari pemerintah kota.
Ia menyebutkan tentang komitmen Pemkot Magelang dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui penetapan target penurunan kemiskinan di kisaran 6-7 persen pada akhir 2021.
Dengan pelaksanaan MPM yang baik, ujarnya, menghasilkan basis data yang berkualitas dan terkini sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.
Ia mengatakan bahwa merancang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus secara holistik dan tepat sasaran dengan dukungan berbagai pihak terkait yang bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai target penurunan persentase kemiskinan dari tahun ke tahun. (hms)
"Supaya pemangku kepentingan, petugas pelaksana MPM, dan unsur masyarakat mempunyai pemahaman yang sama tentang pelaksanaan MPM," kata Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina dalam sambutan tertulis kegiatan itu yang dibacakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkot Magelang Joko Suparno di Magelang, Rabu.
Ia mengatakan basis data yang akurat menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
Dengan basis data yang akurat dan tepat, ujarnya, program bagi penyandang masalah kemiskinan itu dapat tepat sasaran.
Ia menjelaskan basis data penyandang masalah kemiskinan sering kali tidak valid lagi akibat dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
Kondisi riil di lapangan, ujarnya, kadang sudah jauh berbeda dengan data yang telah ada sebelumnya, sehingga perlu pemutakhiran data terpadu.
"Untuk melakukan pemutakhiran data, perlu langkah-langkah yang tepat sehingga data lebih akurat," kata Windarti yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Magelang itu, sedangkan Joko Suparno selain Kepala Bappeda Pemkot Magelang, juga menjabat Sekretaris TKPKD Kota Magelang.
Ia menjelaskan tentang pentingnya pemerintah kota melakukan MPM secara periodik agar program penanganan fakir miskin terlaksana secara terarah, tepat sasaran, terpadu, dan berkelanjutan.
Semula, ujarnya, pelaksanaan MPM menjadi kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi saat ini menjadi tugas dari pemerintah kota.
Ia menyebutkan tentang komitmen Pemkot Magelang dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui penetapan target penurunan kemiskinan di kisaran 6-7 persen pada akhir 2021.
Dengan pelaksanaan MPM yang baik, ujarnya, menghasilkan basis data yang berkualitas dan terkini sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.
Ia mengatakan bahwa merancang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus secara holistik dan tepat sasaran dengan dukungan berbagai pihak terkait yang bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai target penurunan persentase kemiskinan dari tahun ke tahun. (hms)