Solo, ANTARA JATENG - Pembahasan anggaran untuk pemugaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo, bersama dengan pihak keraton gagal.
"Seharusnya hari ini kami ingin minta izin kepada pihak keraton terkait keputusan yang diambil oleh pemerintah menyangkut anggaran negara mengenai pemugaran keraton," kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai bertemu dengan pihak Keraton Solo di Solo, Senin.
Ia mengatakan anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan membentuk sebuah badan. Namun pembentukan badan internal keraton belum selesai.
"Melalui forum ini kami hanya ingin `nyuwun` izin kepada sinuwun. Ini kami punya anggaran untuk segera memugari, mana yang boleh mana yang tidak. Membangun pariwisata kan juga untuk kesejahteraan keraton," katanya.
Meski demikian, keinginan tersebut terhambat oleh pihak keraton yang belum menyelesaikan pembentukan badan internal untuk mempertanggungjawabkan anggaran dari pemerintah tersebut.
"Kalau sudah oke, pemerintah siap. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum, Kebudayaan, dan Pariwisata yang akan merancang. Pertanggungjawaban kan harus ada, pada prinsipnya hal-hal yang menyangkut keraton bukan wewenang kami tetapi urusan keraton. Yang bangun karena uang negara jadi harus ada pertanggungjawaban," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan pertemuan tersebut tidak perlu dilanjutkan karena tidak akan ada titik temu.
"Tidak usah dilanjutkan lagi karena kalau dipaksakan akan menjadi tidak baik," katanya.
Pertemuan serupa akan kembali dilaksanakan pada Kamis (24/8). Pihaknya berharap pada pertemuan selanjutnya pembahasan mengenai anggaran akan berjalan dengan baik.
Sebelumnya, pertemuan hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan tersebut terkait pemerintah dan pihak keraton yang sepakat untuk membentuk Unit Pengelola Teknis (UPT) untuk mengelola Keraton Solo.
"Seharusnya hari ini kami ingin minta izin kepada pihak keraton terkait keputusan yang diambil oleh pemerintah menyangkut anggaran negara mengenai pemugaran keraton," kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai bertemu dengan pihak Keraton Solo di Solo, Senin.
Ia mengatakan anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan membentuk sebuah badan. Namun pembentukan badan internal keraton belum selesai.
"Melalui forum ini kami hanya ingin `nyuwun` izin kepada sinuwun. Ini kami punya anggaran untuk segera memugari, mana yang boleh mana yang tidak. Membangun pariwisata kan juga untuk kesejahteraan keraton," katanya.
Meski demikian, keinginan tersebut terhambat oleh pihak keraton yang belum menyelesaikan pembentukan badan internal untuk mempertanggungjawabkan anggaran dari pemerintah tersebut.
"Kalau sudah oke, pemerintah siap. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum, Kebudayaan, dan Pariwisata yang akan merancang. Pertanggungjawaban kan harus ada, pada prinsipnya hal-hal yang menyangkut keraton bukan wewenang kami tetapi urusan keraton. Yang bangun karena uang negara jadi harus ada pertanggungjawaban," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan pertemuan tersebut tidak perlu dilanjutkan karena tidak akan ada titik temu.
"Tidak usah dilanjutkan lagi karena kalau dipaksakan akan menjadi tidak baik," katanya.
Pertemuan serupa akan kembali dilaksanakan pada Kamis (24/8). Pihaknya berharap pada pertemuan selanjutnya pembahasan mengenai anggaran akan berjalan dengan baik.
Sebelumnya, pertemuan hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan tersebut terkait pemerintah dan pihak keraton yang sepakat untuk membentuk Unit Pengelola Teknis (UPT) untuk mengelola Keraton Solo.