Kudus, ANTARA JATENG - Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Jawa Tengah berkomitmen untuk turut serta melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara di sejumlah kabupaten/kota di Jateng, kata Ketua GNPK RI Provinsi Jateng Hono Sejati.
"Dengan demikian, sasaran pencegahan tindak pidana korupsi GNPK merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara," ujarnya ditemui di sela-sela pelantikan pimpinan daerah GNPK Kabupaten Kudus masa bakti 2017-2022 di Graha Mustika Jati, Kudus, Selasa.
Menurut dia, tindak pidana korupsi yang terjadi di Tanah Air cukup memprihatinkan, sehingga perlu upaya pencegahan.
Padahal, kata dia, bangsa Indonesia seharusnya bisa kaya cukup dengan memanfaatkan hasil kekayaan alamnya yang cukup melimpah.
"Hanya saja, banyaknya kasus korupsi yang terjadi membuat bangsa ini belum bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada secara maksimal," ujarnya.
Akibatnya, lanjut dia, banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Ia berharap, dengan terbentuknya organisasi masyarakat GNPK di sejumlah kabupaten/kota di Jateng bisa mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai instansi pemerintahan, sehingga pembangunan di daerah juga lebih maksimal.
"Hingga kini, kepengurusan GNPK di tingkat kabupaten/kota sudah terbentuk di 20 kabupaten/kota di Jateng," ujarnya.
Untuk memaksimalkan peran anggota GNPK di daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi, kata dia, GNPK wilayah menggelar bimbingan teknis maupun pendidikan kilat secara berjenjang.
Setiap temuan indikasi tindak pidana korupsi, kata dia, akan dilakukan pengecekan ke instansi terkait, guna mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi yang bisa merugikan keuangan negara maupun masyarakat.
Kordinator GNPK Wilayah Eks-Keresidenan Pati Sugiyanto mengajak, pengurus baru GNPK Kudus untuk menciptakan Kabupaten Kudus bebas dari tindak pidana korupsi.
"Mari bersama-sama dengan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan," ujarnya.
Setidaknya, lanjut dia, masyarakat di Kabupaten Kudus bisa menikmati pembangunan secara maksimal dan tingkat kesejahteraan mereka juga semakin meningkat.
"Dengan demikian, sasaran pencegahan tindak pidana korupsi GNPK merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara," ujarnya ditemui di sela-sela pelantikan pimpinan daerah GNPK Kabupaten Kudus masa bakti 2017-2022 di Graha Mustika Jati, Kudus, Selasa.
Menurut dia, tindak pidana korupsi yang terjadi di Tanah Air cukup memprihatinkan, sehingga perlu upaya pencegahan.
Padahal, kata dia, bangsa Indonesia seharusnya bisa kaya cukup dengan memanfaatkan hasil kekayaan alamnya yang cukup melimpah.
"Hanya saja, banyaknya kasus korupsi yang terjadi membuat bangsa ini belum bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada secara maksimal," ujarnya.
Akibatnya, lanjut dia, banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Ia berharap, dengan terbentuknya organisasi masyarakat GNPK di sejumlah kabupaten/kota di Jateng bisa mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai instansi pemerintahan, sehingga pembangunan di daerah juga lebih maksimal.
"Hingga kini, kepengurusan GNPK di tingkat kabupaten/kota sudah terbentuk di 20 kabupaten/kota di Jateng," ujarnya.
Untuk memaksimalkan peran anggota GNPK di daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi, kata dia, GNPK wilayah menggelar bimbingan teknis maupun pendidikan kilat secara berjenjang.
Setiap temuan indikasi tindak pidana korupsi, kata dia, akan dilakukan pengecekan ke instansi terkait, guna mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi yang bisa merugikan keuangan negara maupun masyarakat.
Kordinator GNPK Wilayah Eks-Keresidenan Pati Sugiyanto mengajak, pengurus baru GNPK Kudus untuk menciptakan Kabupaten Kudus bebas dari tindak pidana korupsi.
"Mari bersama-sama dengan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan," ujarnya.
Setidaknya, lanjut dia, masyarakat di Kabupaten Kudus bisa menikmati pembangunan secara maksimal dan tingkat kesejahteraan mereka juga semakin meningkat.