Tjahjo Kumoloi Minta Veronica Koman Jelaskan Maksud Orasinya Terkait Vonis Ahok
Sabtu, 13 Mei 2017 6:26 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Jakarta, ANTARA JATENG - Menteri Dalam Negeri meminta agar Veronica Koman
menjelaskan maksud orasinya yang mengungkapkan bahwa rezim Jokowi (Joko
Widodo) adalah rezim yang lebih parah dari rezim SBY (Susilo Bambang
Yudhoyono) terkait vonis terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki
Tjahaja Purnama.
"Dia menuduh rezim pemerintahan Jokowi, apa hubungan rezim Pak Jokowi dengan putusan hukum Pak Ahok? Saya bagian dari rezim Pak Jokowi, saya anak buahnya Pak Jokowi. Saya sebagai Mendagri saya wajib tanya karena ini ada yang mengatai rezim Pak Jokowi, bukan hanya pribadi tapi pemerintahan. Saya hanya ingin tahu apa sih motifnya?," kata Tjahjo di kompleks istana presiden Jakarta, Jumat.
Saat berorasi di depan Rutan Cipinang Selasa (9/5) itu, Veronica menyebut pemerintahan Jokowi tunduk kepada tekanan massa dan bahkan lebih parah dibanding rezim SBY.
"Saya bagian dari rezim, hukum sudah ada aturannya hakim bertanggung jawab pada Tuhan. Dia mau ketemu saya saya terima kalau tidak mau ketemu saya kirim surat jelaskan. Ini saya minta penjelasan terkait saya sebagai Mendagri," tambah Tjahjo.
Ia pun mengaku hanya membela Presiden Joko Widodo dari fitnah.
"Saya bagian dari pemerintah. Saya harus bela presiden saya. Ini bukan kritik. Kalau kritik tidak akan marah. Kalau Anda difitnah bagaimana? Mau tidak? Saya minta klarifikasi kok kamu sebut urusan si Ahok yang dihukum pengadilan, kok yang disalahkan Pak Jokowi. Hubungannya Pak Jokowi apa? Hakim itu netral. Teriak dimana-mana (tentang) rezim Pak Jokowi, rezim pemerintahan (maka) saya bagian dari anak buah Pak Jokowi tersinggung dong," tegas Tjahjo.
Ia pun menegaskan tetap menunggu klarifikasi dari Veronica.
"Saya hanya mau minta klarifikasi apa sih maksudnya dia seperti itu. Mungkin karena dia emosional. Kalau dia clear, saya tidak macam-macam. Mengingatkan saja, tunggu saja," ungkap Tjahjo.
"Dia menuduh rezim pemerintahan Jokowi, apa hubungan rezim Pak Jokowi dengan putusan hukum Pak Ahok? Saya bagian dari rezim Pak Jokowi, saya anak buahnya Pak Jokowi. Saya sebagai Mendagri saya wajib tanya karena ini ada yang mengatai rezim Pak Jokowi, bukan hanya pribadi tapi pemerintahan. Saya hanya ingin tahu apa sih motifnya?," kata Tjahjo di kompleks istana presiden Jakarta, Jumat.
Saat berorasi di depan Rutan Cipinang Selasa (9/5) itu, Veronica menyebut pemerintahan Jokowi tunduk kepada tekanan massa dan bahkan lebih parah dibanding rezim SBY.
"Saya bagian dari rezim, hukum sudah ada aturannya hakim bertanggung jawab pada Tuhan. Dia mau ketemu saya saya terima kalau tidak mau ketemu saya kirim surat jelaskan. Ini saya minta penjelasan terkait saya sebagai Mendagri," tambah Tjahjo.
Ia pun mengaku hanya membela Presiden Joko Widodo dari fitnah.
"Saya bagian dari pemerintah. Saya harus bela presiden saya. Ini bukan kritik. Kalau kritik tidak akan marah. Kalau Anda difitnah bagaimana? Mau tidak? Saya minta klarifikasi kok kamu sebut urusan si Ahok yang dihukum pengadilan, kok yang disalahkan Pak Jokowi. Hubungannya Pak Jokowi apa? Hakim itu netral. Teriak dimana-mana (tentang) rezim Pak Jokowi, rezim pemerintahan (maka) saya bagian dari anak buah Pak Jokowi tersinggung dong," tegas Tjahjo.
Ia pun menegaskan tetap menunggu klarifikasi dari Veronica.
"Saya hanya mau minta klarifikasi apa sih maksudnya dia seperti itu. Mungkin karena dia emosional. Kalau dia clear, saya tidak macam-macam. Mengingatkan saja, tunggu saja," ungkap Tjahjo.
Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Ajeng Tjahjo Kumolo fokus program tebus murah sembako untuk bantu warga
20 January 2024 4:25 WIB, 2024
Tak bisa lagi berkarya, Rahajeng beri perhatian seniman lanjut usia
06 September 2023 12:59 WIB, 2023
Politikus muda Rahajeng bertekad wujudkan Kota Semarang "zero stunting"
30 March 2023 19:15 WIB, 2023
Terpopuler - NASIONAL
Lihat Juga
Bandara I Gusti Ngurah Rai batalkan 15 penerbangan internasional imbas perang
02 March 2026 14:44 WIB
KPK memanggil 5 calon perangkat desa dan 9 saksi lain dalam penyidikan kasus Sudewo
26 February 2026 13:26 WIB
Anggota DPR ingatkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus transparan
26 February 2026 13:19 WIB
BGN minta SPPG putus kerja sama dengan mitra yang "mark up" bahan baku MBG
26 February 2026 11:52 WIB