Semarang, ANTARA JATENG - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Kota Semarang berharap pemerintah memastikan keamanan dalam negeri agar masyarakat tidak khawatir membawa uangnya masuk Indonesia.
"Keamanan merupakan faktor utama untuk mengantisipasi penyimpanan dana di luar negeri oleh masyarakat," kata Ketua IKPI Kota Semarang Supriyanto di Semarang, Rabu.
Menurut dia, jika aksi demonstrasi masih sering terjadi, masyarakat dalam hal ini wajib pajak yang masih banyak menyimpan dana di luar negeri akan enggan untuk membawa dananya masuk ke Indonesia.
Selain sisi keamanan, katanya, pemerintah juga harus memastikan tidak ada lagi kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.
"Kalau masih ada kasus-kasus korupsi maka wajib pajak tidak akan rela membawa uangnya masuk, tentu tidak ada yang rela jika uang yang sudah disisihkan untuk pajak justru dikorupsi," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar revolusi mental benar-benar ditegakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga kepercayaan masyarakat meningkat dan memberikan dampak positif terhadap sektor pajak.
Pihaknya juga berharap adanya perlakuan yang sama oleh petugas pajak kepada seluruh masyarakat yang seharusnya menjadi wajib pajak.
"Sekarang ini masih banyak ditemui kasus diskriminatif, seperti contohnya pengusaha pribumi berani tidak memiliki NPWP padahal seharusnya diwajibkan," katanya.
Bahkan, katanya, tidak jarang pengusaha tanpa NPWP tersebut berani melawan petugas pajak setempat.
Ia mengharapkan jika masih ditemui kondisi tersebut, pemerintah melalui aparat keamanan melakukan tindakan tegas.
"Terkait pajak ini hukum harus benar-benar ditegakkan, di sini butuh aparat dalam jumlah banyak, kalau jumlah aparat kurang maka kasus-kasus seperti itu tidak akan dapat ditangani dengan baik," katanya.
"Keamanan merupakan faktor utama untuk mengantisipasi penyimpanan dana di luar negeri oleh masyarakat," kata Ketua IKPI Kota Semarang Supriyanto di Semarang, Rabu.
Menurut dia, jika aksi demonstrasi masih sering terjadi, masyarakat dalam hal ini wajib pajak yang masih banyak menyimpan dana di luar negeri akan enggan untuk membawa dananya masuk ke Indonesia.
Selain sisi keamanan, katanya, pemerintah juga harus memastikan tidak ada lagi kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.
"Kalau masih ada kasus-kasus korupsi maka wajib pajak tidak akan rela membawa uangnya masuk, tentu tidak ada yang rela jika uang yang sudah disisihkan untuk pajak justru dikorupsi," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar revolusi mental benar-benar ditegakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga kepercayaan masyarakat meningkat dan memberikan dampak positif terhadap sektor pajak.
Pihaknya juga berharap adanya perlakuan yang sama oleh petugas pajak kepada seluruh masyarakat yang seharusnya menjadi wajib pajak.
"Sekarang ini masih banyak ditemui kasus diskriminatif, seperti contohnya pengusaha pribumi berani tidak memiliki NPWP padahal seharusnya diwajibkan," katanya.
Bahkan, katanya, tidak jarang pengusaha tanpa NPWP tersebut berani melawan petugas pajak setempat.
Ia mengharapkan jika masih ditemui kondisi tersebut, pemerintah melalui aparat keamanan melakukan tindakan tegas.
"Terkait pajak ini hukum harus benar-benar ditegakkan, di sini butuh aparat dalam jumlah banyak, kalau jumlah aparat kurang maka kasus-kasus seperti itu tidak akan dapat ditangani dengan baik," katanya.