Semarang, ANTARA JATENG - Gubernur ke-14 Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih penghargaan kategori Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Teladan 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Penghargaan diserahkan langsung Presiden Joko Widodo, saat Pertemuan Awal Tahun Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Istana Negara, Jakarta, hari Jumat ini," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Soemantri di Semarang, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dinilai memiliki komitmen dan peran aktif dalam mengawali program TPKAD 2016 melalui pengembangan dan perluasan akses keuangan pada sektor prioritas.
Salah satu program riilnya adalah mengembangkan skema pembiayaan mikro berupa Mitra Jateng 25 untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan LKM dalam jumlah banyak dan variatif.
Mitra Jateng 25 dari Bank Jateng, kata dia, merupakan program kredit yang ditujukan kepada pelaku UMKM yang memerlukan suntikan modal untuk pengembangan usaha mereka.
"Kredit dengan plafon maksimal Rp25 juta tersebut diberikan dengan tingkat bunga tujuh persen tanpa subsidi, dalam jangka waktu tiga tahun dan menurut OJK, suku bunga terendah ya baru Mitra Jateng 25, yang bekerja sama dengan Bank Jateng," ujarnya.
Berdasarkan data dari Bank Jateng hingga 12 Januari 2017, jumlah debitur kredit Mitra Jateng 25 tercatat 8.440 debitur dengan jumlah plafon anggaran Rp157,848 miliar, dengan saldo pinjaman Rp142,413 miliar.
Kendati demikian, Dadang mengakui bahwa percepatan akses keuangan daerah membutuhkan dukungan banyak pihak.
"Tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak lain, termasuk pihak perbankan karenanya dibentuk tim yang bernama TPKAD yang bertugas mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, mendorong layanan jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah," katanya.
Selain itu juga menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangan UMKM, usaha pemula dan membiayai pembangunan sektor prioritas, serta melakukan koordinasi di antara SKPD dan pihak terkait dalam wilayah maupun di wilayah lain untuk menjamin perluasan akses keuangan di daerah.
"Sebagai kepala daerah, Gubernur Ganjar dinilai berani menggerakkan dan mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, serta memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM dan usaha pemula," ujarnya.
"Penghargaan diserahkan langsung Presiden Joko Widodo, saat Pertemuan Awal Tahun Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Istana Negara, Jakarta, hari Jumat ini," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Soemantri di Semarang, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dinilai memiliki komitmen dan peran aktif dalam mengawali program TPKAD 2016 melalui pengembangan dan perluasan akses keuangan pada sektor prioritas.
Salah satu program riilnya adalah mengembangkan skema pembiayaan mikro berupa Mitra Jateng 25 untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan LKM dalam jumlah banyak dan variatif.
Mitra Jateng 25 dari Bank Jateng, kata dia, merupakan program kredit yang ditujukan kepada pelaku UMKM yang memerlukan suntikan modal untuk pengembangan usaha mereka.
"Kredit dengan plafon maksimal Rp25 juta tersebut diberikan dengan tingkat bunga tujuh persen tanpa subsidi, dalam jangka waktu tiga tahun dan menurut OJK, suku bunga terendah ya baru Mitra Jateng 25, yang bekerja sama dengan Bank Jateng," ujarnya.
Berdasarkan data dari Bank Jateng hingga 12 Januari 2017, jumlah debitur kredit Mitra Jateng 25 tercatat 8.440 debitur dengan jumlah plafon anggaran Rp157,848 miliar, dengan saldo pinjaman Rp142,413 miliar.
Kendati demikian, Dadang mengakui bahwa percepatan akses keuangan daerah membutuhkan dukungan banyak pihak.
"Tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak lain, termasuk pihak perbankan karenanya dibentuk tim yang bernama TPKAD yang bertugas mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, mendorong layanan jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah," katanya.
Selain itu juga menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangan UMKM, usaha pemula dan membiayai pembangunan sektor prioritas, serta melakukan koordinasi di antara SKPD dan pihak terkait dalam wilayah maupun di wilayah lain untuk menjamin perluasan akses keuangan di daerah.
"Sebagai kepala daerah, Gubernur Ganjar dinilai berani menggerakkan dan mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, serta memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM dan usaha pemula," ujarnya.