Semarang, Antara Jateng - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya menandatangani pencairan anggaran dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng setelah sebelumnya meminta koreksi beberapa kali karena ada pengajuan yang dinilai tidak masuk akal.
"Koreksi (pengajuan anggaran dana hibah untuk KONI Jateng) dilakukan hingga tujuh kali, baru kemudian saya teken kemarin. Kepada para atlet silakan berprestasi lebih baik," kata Ganjar di Semarang, Selasa.
Ganjar berpesan kepada pengurus KONI Jateng agar mulai memperbaiki sistem penganggaran di internalnya, apalagi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran dana hibah KONI Jateng 2015 terdapat realisasi belanja sewa yang belum sesuai ketentuan.
Selain itu, realisasi belanja hibah dinilai tidak transparan dan tidak dapat diyakini efisiensi serta efektivitas penggunaannya.
"KONI Jateng harus berubah, harus memperbaiki diri karena temuan BPK adalah pertanggungjawabannya," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Seharusnya, kata dia, temuan BPK tidak terjadi karena anggota DPRD Jawa Tengah yang menjadi pengurus salah satu cabang olahraga di bawah KONI Jateng, bersedia melakukan pengawasan.
"Saat ini pengawasan terhadap penggunaan anggaran KONI Jateng ada dua, yakni Pemprov dan DPRD," katanya.
Sebelumnya, Ganjar telah meminta pengurus KONI Jateng pada tiap cabang olahraga agar transparan dalam penganggaran sebagai bentuk tata kelola keuangan yang baik dan upaya meningkatkan prestasi atlet.
"Kalau tidak transparan maka KONI berarti tidak pro terhadap 'Good Governance and Clean Government' pada bidang olahraga dan kalau begitu ya terus terang saja yang menanggung dosanya ya KONI," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Ganjar di hadapan pengurus KONI Jateng dan pengurus tiap cabang olahraga yang dikumpulkan di ruang rapat kantor Gubernur Jateng, Selasa (24/5).
Pada forum rapat itu, Ganjar sempat mengungkapkan kekesalannya mengenai anggaran KONI Jateng setelah mengonfirmasi langsung ke masing-masing pengurus cabang olahraga yang ternyata banyak pengurus yang tidak mengetahui jumlah anggaran yang diterima, bahkan mengaku tidak pernah terlibat dalam penganggaran.
Ganjar mengaku baru kali ini dirinya memimpin rapat dengan memerinci secara detail mengenai anggaran hingga pola penganggaran.
"Baru kali ini saya seumur-umur membuka satu persatu (mengenai anggaran tiap cabang olahraga), dulu saya percaya dan tidak mau ikut campur, tapi olahraga tidak mau maju," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Jateng Hartono berharap anggaran hibah untuk organisasi yang dipimpinnya bisa segera cair karena akan digunakan untuk berbagai keperluan menghadapi Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung September 2016.
"Harapan kami anggaran bisa terealisasi, mudah-mudahan tidak sampai Agustus, sebab keterlambatan ini sudah memengaruhi kesiapan atlet dan pelatih, bahkan sekarang ada beberapa cabang olahraga yang istirahat sampai seminggu," ujarnya.
"Koreksi (pengajuan anggaran dana hibah untuk KONI Jateng) dilakukan hingga tujuh kali, baru kemudian saya teken kemarin. Kepada para atlet silakan berprestasi lebih baik," kata Ganjar di Semarang, Selasa.
Ganjar berpesan kepada pengurus KONI Jateng agar mulai memperbaiki sistem penganggaran di internalnya, apalagi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran dana hibah KONI Jateng 2015 terdapat realisasi belanja sewa yang belum sesuai ketentuan.
Selain itu, realisasi belanja hibah dinilai tidak transparan dan tidak dapat diyakini efisiensi serta efektivitas penggunaannya.
"KONI Jateng harus berubah, harus memperbaiki diri karena temuan BPK adalah pertanggungjawabannya," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Seharusnya, kata dia, temuan BPK tidak terjadi karena anggota DPRD Jawa Tengah yang menjadi pengurus salah satu cabang olahraga di bawah KONI Jateng, bersedia melakukan pengawasan.
"Saat ini pengawasan terhadap penggunaan anggaran KONI Jateng ada dua, yakni Pemprov dan DPRD," katanya.
Sebelumnya, Ganjar telah meminta pengurus KONI Jateng pada tiap cabang olahraga agar transparan dalam penganggaran sebagai bentuk tata kelola keuangan yang baik dan upaya meningkatkan prestasi atlet.
"Kalau tidak transparan maka KONI berarti tidak pro terhadap 'Good Governance and Clean Government' pada bidang olahraga dan kalau begitu ya terus terang saja yang menanggung dosanya ya KONI," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Ganjar di hadapan pengurus KONI Jateng dan pengurus tiap cabang olahraga yang dikumpulkan di ruang rapat kantor Gubernur Jateng, Selasa (24/5).
Pada forum rapat itu, Ganjar sempat mengungkapkan kekesalannya mengenai anggaran KONI Jateng setelah mengonfirmasi langsung ke masing-masing pengurus cabang olahraga yang ternyata banyak pengurus yang tidak mengetahui jumlah anggaran yang diterima, bahkan mengaku tidak pernah terlibat dalam penganggaran.
Ganjar mengaku baru kali ini dirinya memimpin rapat dengan memerinci secara detail mengenai anggaran hingga pola penganggaran.
"Baru kali ini saya seumur-umur membuka satu persatu (mengenai anggaran tiap cabang olahraga), dulu saya percaya dan tidak mau ikut campur, tapi olahraga tidak mau maju," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Jateng Hartono berharap anggaran hibah untuk organisasi yang dipimpinnya bisa segera cair karena akan digunakan untuk berbagai keperluan menghadapi Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung September 2016.
"Harapan kami anggaran bisa terealisasi, mudah-mudahan tidak sampai Agustus, sebab keterlambatan ini sudah memengaruhi kesiapan atlet dan pelatih, bahkan sekarang ada beberapa cabang olahraga yang istirahat sampai seminggu," ujarnya.