Terima Suap Indomaret, Eks Kasatpol PP Banyumas Dibui 14 Bulan
Rabu, 13 Mei 2015 16:32 WIB
Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, Jateng, Rusmiyati, berjalan meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis dalam kasus suap pembangunan 19 Minimarket Indomaret. di Pengadilan Tipikor Semar
Hukuman yang dijatuhkan Hakim Ketua Sulistyono dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Rabu, lebih berat dari tuntutan jaksa selama setahun penjara.
Hakim juga menjatuhi terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp50 juta yang jika tidak dipenuhi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama satu bulan.
"Menyatakan terdakwa terbukti bersalam melanggar pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Sulistyono.
Menurut dia, terdakwa sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatannya.
Terdakwa dinilai telah menyalahgunakaan jabatannya dalam pengurusan izin 19 Indomaret yang melanggar peraturan. Padahal, Satpol PP tidak ada kaitannya dengan perizinan Indomaret.
Terdakwa terbukti menerima sejumlah uang sebesar Rp310 juta yang diberikan dalam beberapa kesempatan terpisah.
Atas hukuman tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan hakim.
Sebelumnya, Rusmiyati bersama dua mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Banyumas, Dwi Pindarto dan Djumeno Atmadji, didakwa menerima suap dalam perizinan pembangunan toko modern Indomaret.
Izin sebanyak 19 Indomaret di Kabupaten Banyumas tersebut diduga bermasalah dan melanggar sejumlah peraturan.
Hakim juga menjatuhi terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp50 juta yang jika tidak dipenuhi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama satu bulan.
"Menyatakan terdakwa terbukti bersalam melanggar pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Sulistyono.
Menurut dia, terdakwa sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatannya.
Terdakwa dinilai telah menyalahgunakaan jabatannya dalam pengurusan izin 19 Indomaret yang melanggar peraturan. Padahal, Satpol PP tidak ada kaitannya dengan perizinan Indomaret.
Terdakwa terbukti menerima sejumlah uang sebesar Rp310 juta yang diberikan dalam beberapa kesempatan terpisah.
Atas hukuman tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan hakim.
Sebelumnya, Rusmiyati bersama dua mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Banyumas, Dwi Pindarto dan Djumeno Atmadji, didakwa menerima suap dalam perizinan pembangunan toko modern Indomaret.
Izin sebanyak 19 Indomaret di Kabupaten Banyumas tersebut diduga bermasalah dan melanggar sejumlah peraturan.
Pewarta : Immanuel Citra Senjaya
Editor : Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK geledah Kantor PT Wanatiara Persada usai geledah Kantor Pusat Ditjen Pajak
14 January 2026 9:22 WIB
KPK sita senjata api saat geledah kontraktor proyek Reog dan Museum Peradaban (MRMP) Ponorogo
01 December 2025 9:36 WIB
KPK panggil kembali Billy Haryanto terkait kasus suap proyek DJKA Kemenhub
13 November 2025 14:11 WIB
KPK panggil lima saksi kasus dugaan suap DJKA Kemenhub klaster Medan di Semarang
03 November 2025 13:18 WIB
Terpopuler - Hukum dan Kriminal
Lihat Juga
Satlantas Polresta Pati tindak 117 pengendara yang berknalpot tidak sesuai spesifikasi
08 February 2026 19:13 WIB
Polisi naikkan status dugaan penendangan kucing di Blora ke tahap penyidikan
07 February 2026 17:52 WIB
Pemilik kucing di Blora tolak damai, tetap menuntut proses hukum terhadap pelaku
06 February 2026 13:15 WIB