"Diperkirakan pelaksanaan pilkada di Surakarta ini bakal menelan anggaran hingga Rp14 miliar," kata Sekretaris Daerah Pemkot Surakarta Budi Suharto di Solo, Kamis.
Ia mengatakan segera memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta rincian kebutuhan dana pelaksanaan pilkada. Selain itu pula meminta tahapan pilkada yang akan dilaksanakan nanti. "Ya mungkin dalam pekan ini akan kami panggil KPU. Kami ingin tahu berapa kebutuhan dananya".
Sekda yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu, menyebutkan pemkot berkewajiban dalam menyediakan anggaran pilkada. Lantaran masih kurang, maka pihaknya berencana mengajukan tambahan dana di APBD Perubahan.
Sesuai estimasi, Sekda mengatakan pelaksanakan pilkada diperkirakan bakal menghabiskan anggaran Rp14 miliar. Sementara Pemkot baru mengalokasikan dana pilkada Rp7 miliar di APBD 2015. Artinya masih kekurangan Rp7 miliar untuk pilkada.
Ia mengatakan dana tersebut nanti akan digunakan kampanye calon wali kota dengan asumsi lima calon. Tiga calon terdiri atas tiga pasangan dari partai politik dan dua calon independen.
Dikatakan, selain itu KPU juga memerlukan biaya untuk panitia pemungutan suara (PPS) dan pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).
Sekda berharap KPU sudah memasukkan kebutuhan anggaran pilkada dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUA dan PPAS) APBD Perubahan 2015 pada Mei nanti.
"Jadi nanti bisa ikut dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar). Sekarang kan kami belum tahu juga kapan pilkada digelar apa tahun ini atau Januari 2016," katanya.
Ia mengatakan segera memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta rincian kebutuhan dana pelaksanaan pilkada. Selain itu pula meminta tahapan pilkada yang akan dilaksanakan nanti. "Ya mungkin dalam pekan ini akan kami panggil KPU. Kami ingin tahu berapa kebutuhan dananya".
Sekda yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu, menyebutkan pemkot berkewajiban dalam menyediakan anggaran pilkada. Lantaran masih kurang, maka pihaknya berencana mengajukan tambahan dana di APBD Perubahan.
Sesuai estimasi, Sekda mengatakan pelaksanakan pilkada diperkirakan bakal menghabiskan anggaran Rp14 miliar. Sementara Pemkot baru mengalokasikan dana pilkada Rp7 miliar di APBD 2015. Artinya masih kekurangan Rp7 miliar untuk pilkada.
Ia mengatakan dana tersebut nanti akan digunakan kampanye calon wali kota dengan asumsi lima calon. Tiga calon terdiri atas tiga pasangan dari partai politik dan dua calon independen.
Dikatakan, selain itu KPU juga memerlukan biaya untuk panitia pemungutan suara (PPS) dan pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).
Sekda berharap KPU sudah memasukkan kebutuhan anggaran pilkada dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUA dan PPAS) APBD Perubahan 2015 pada Mei nanti.
"Jadi nanti bisa ikut dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar). Sekarang kan kami belum tahu juga kapan pilkada digelar apa tahun ini atau Januari 2016," katanya.