 "Hal itu diduga karena proses perencanaan awal tidak dilakukan secara matang," ujar anggota Komisi D DPRD Kudus Mawahib di Kudus, Minggu.
        Saat ini, kata politisi dari Partai Golkar itu, tercatat ada 64 Pamsimas di Kota Kudus yang pembangunannya didanai oleh pemerintah pusat maupun dari APBD Kudus.
        Dari puluhan Pamsimas tersebut, kata dia, sebanyak 14 Pamsimas di antaranya dalam kondisi tidak berfungsi secara optimal karena berbagai alasan.
        Di antaranya, di Desa Glagahwaru, Temulus, Sadang, Loram Wetan, Singocandi, Peganjaran, Klaling, Golantepus, Sidorekso, Jati Kulon, Gamong, Njojo, Prambatan Kidul, dan Mejobo.
        Khusus untuk Pamsimas yang ada di Desa Glagahwaru dan Temulus, kata dia, tidak bisa berfungsi secara optimal karena sumber airnya payau sehingga tak layak konsumsi. Â
    Hal itu, kata dia, semakin memperkuat bahwa perencanaan awal memang tidak matang.
        Demikian halnya, kata dia, Pamsimas yang ada di Desa Golantepos, Kecamatan Mejobo hingga kini tidak berfungsi secara optimal mengingat berada di daerah yang cukup air bersih.
        "Wilayah Golantepos juga bukan termasuk daerah rawan kekeringan karena selama ini tidak pernah ada warga Golantepos yang mengalami krisis air bersih," ujarnya.
        Meskipun demikian, lanjut dia, di daerah setempat yang juga daerah rawan banjir masih tetap dibangun Pamsimas.
        Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron mengungkapkan, permasalahan tersebut memang menjadi perhatiannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya urusan ketersediaan air bersih.
        Rencananya, kata dia, Komisi D DPRD Kudus menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi Pamsimas yang pengelolaannya tidak maksimal.