"Saat ini kami masih melakukan evaluasi menyeluruh terkait kesalahan kedua oknum sipir tersebut, minggu depan akan diterima," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Semarang, ...
"Sikap tak kompak petinggi dan anggota KPU, bukan saja menimbulkan ketidakpastian menghadapi diskursus politik itu, tetapi membingungkan masyarakat pemilih di daerah-daerah tersebut akan nasib ...
"Sikap tak kompak petinggi dan anggota KPU, bukan saja menimbulkan ketidakpastian menghadapi diskursus politik itu, tetapi membingungkan masyarakat pemilih di daerah-daerah tersebut akan nasib ...
"Kemarin sudah ada suratnya yang masuk ke Presiden, kemudian Presiden juga sudah mendengarkan penjelasan dari Menkopolhukam, Menkumham, Jaksa Agung serta Kapolri mengenai grasi ini. Saat ini Presiden ...
Dia mengatakan itu di Medan, Minggu setelah sejak Sabtu melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara (Sumut) antara lain dengan melakukan buka puasa bersama di lembaga pemasyarakatan (Lapas) I, ...
"Dalam UUD 1945, UU dibahas bersama DPR dan presiden. Dalam pasal 21, DPR mempunyai hak insiiatif mengajukan rencana UU, kalau DPR mau mengajukan maka haknya sah, itu konstitusional. Apalagi dalam ...
"Pandangan fraksi substansinya setuju (diterbitkannya Perppu nomor 1 tahun 2015) dan kita akan bahas secara khusus di Panja," kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin di Ruang Rapat Komisi III ...
Pada acara deklarasi tersebut ditandai minum jamu bersama oleh Puan Maharani yang didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil ...
"Kami sudah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, dan Badan Intelijen Nasional (BIN) jika ada informsi tentang nama-nama WNI yang dicurigai," kata Yasonna H. ...
"Cukup undang-undang yang ada saja, teroris kan selama dia berbuat jahat ya siapa saja itu harus dihukum. Tidak perlu pakai Perppu untuk itu, tetapi undang-undang antiteroris kita sudah cukup kuat ...