#UU PEMILU

"Sejauh ini sudah terkumpul sampai 10 ribu orang yang siap menggugat UU Pilkada karena kita tidak ingin hak pilih kita direnggut oleh DPR," kata Dhyta. Para warga menyerahkan surat kuasa untuk ...

"Kami tetap menunggu seluruh proses agar Perppu itu nanti bisa diaplikasikan oleh KPU kabupaten/kota terkait dengan pelaksanaan pilkada di 17 daerah di Jateng pada 2015," kata Ketua KPU Jateng Joko ...

"Pilkada tak langsung tidak melanggar UUD 1945, sebab pasal 18 ayat (4) menyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Jadi tidak ada kalimat pemilihan langsung atau tidak langsung," ...

Komisioner KPU, Hadar Gumay, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, menyatakan, "Dalam waktu dekat mau mengundang kami, presiden ingin tahu pandangan teknis kami sebagai penyelenggara Pemilu." ...

Ketua DPD Partai Golkar Kota Pekalongan, Balqis Diab di Pekalongan, Sabtu mengatakan bahwa Golkar sudah mengajukan tujuh nama bakal calon wali kota pada Dewan Pimpinan Pusat berlambang pohon beringin ...

"Selaku penyelenggara pemilu, kami dalam posisi siap melakukan apapun keputusan politik yang diputuskan menjadi Undang-Undang, tidak ada persoalan," kata anggota KPU Jateng Hakim Junaedi saat ...

"Soal bubar atau tidak, tentunya kami ikuti aturan aja, prinsipnya kami serba siap," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Teguh Purnomo di ...

Profesor Wiwieq--sapaan akrab Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D.--menyatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan Antara di Semarang, Jumat, terkait dengan perlu-tidaknya lembaga penyelenggara pemilu, ...

"Sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat tetap dipertahankan dengan memberi kewenangan kepada pengawas untuk mendiskualifikasikan calon kepala daerah yang melakukan ...

"Ya, saya kira ini sebuah mekanisme kontrol yang bisa dilakukan," kata Teguh Purnomo, Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Rabu. ...