#UU PEMILU

Kumpulan berita uu pemilu, ditemukan 784 berita.

Panwaskab Magelang rekomendasikan Kades Sambungrejo diberi sanksi

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten (Panwaskab) Magelang, Jawa Tengah, mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Magelang untuk memberikan sanksi administratif kepada ...

Bawaslu: UU Pilkada tak kenal "in absentia"

Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Subhi mengatakan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mengenal pengadilan terhadap pelaku tindak ...

Perlukah perubahan ketiga atas UU Pilkada?

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah ...

LPP PWI: Hindari bongkar pasang peraturan perundang-undangan

Lembaga Pemantau Pemilu PWI Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah dan DPR RI untuk menghindari bongkar pasang pasal dalam peraturan perundang-undangan, khususnya ...

LPP: Lembaga pemantau semestinya sejajar dengan saksi

Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) PWI Provinsi Jawa Tengah mengatakan lembaga pemantau pemilihan kepala daerah maupun pemilu semestinya sejajar dengan saksi, atau ...

Iqbal: UU Pilkada perlu disempurnakan kembali

Politikus Partai Golkar Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H.,M.H. memandang perlu menyempurnakan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 supaya partai politik bisa mengajukan ...

Menimbang Perpu Pilkada di tengah kampanye

Presiden memang memiliki hak konstitusional terkait dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Kendati demikian, patut menimbang manfaat dan ...

LPP PWI Jateng: UU Parpol perlu direvisi

Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) PWI Provinsi Jawa Tengah memandang perlu merevisi Undang-Undang tentang Partai Politik dengan memasukkan pasal yang mengatur persyaratan ...

LPP PWI Jateng: Perpu Pilkada belum perlu

Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) PWI Provinsi Jawa Tengah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pemilihan Kepala Daerah belum perlu karena ...

Apakah keseriusan pemerintah soal keterwakilan perempuan setimpal?

Apakah keseriusan pemerintah soal keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen dari total anggota dewan legislatif, baik DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD ...