#UU PEMILU

Kesejahteraan makin terpuruk karena dikuasai oleh oligarki ekonomi. Salah satu solusinya adalah kembali ke Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 naskah asli. ...

Keselarasan putusan majelis hakim dengan nilai keadilan yang dirasakan masyarakat tidak saja butuh kepiawaian hakim, tetapi juga perlu dikawal oleh publik. Mengutip penyataan pakar hukum pidana ...

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Ahmad Syaikhu mengingatkan kader PKS dari Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah, tentang arti penting dialog kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. ...

Pengajar pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menyatakan keputusan KPU RI tentang penetapan 18 partai politik peserta Pemilu 2024 tetap sah meski DPR tidak memberikan ...

Pengajar pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan bahwa semua pihak semestinya menjaga Mahkamah Konstitusi agar tidak mencampuri ranah yang menjadi wilayah pembentuk ...

Analis politik dari Universitas Diponegoro Dr. Teguh Yuwono menyatakan penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum (pemilu) belum menjamin capaian keterwakilan perempuan sedikitnya 30 ...

Anggota Dewan Pembina Perkumpulanuntuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan tidak ada alasan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem pemilu yang saat ini sedang ...

Meski penahapan pada pemilihan umum sudah menggunakan teknologi informasi berbasis internet, pemberian suara pada hari-H Pemilu 2024 tetap dengan cara manual, sepanjang belum ada perubahan aturan ...

Di tengah tahapan Pemilihan Umum 2024 masih berlangsung, lahirlah empat daerah otonomi baru (DOB) di dua provinsi, Papua dan Papua Barat, sehingga jumlah provinsi di Indonesia semula 34 menjadi 38 ...

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan momentum untuk membuktikan kecintaan rakyat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan melibatkan diri sebagai pemantau pemilihan agar ...