#UU PEMILU

Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menampilkan data persentase keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan untuk mengetahui kepatuhan partai politik ...

Sebanyak 18 partai nasional dan enam partai lokal Aceh pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak sekadar meraih sebanyak-banyak kursi legislatif, tetapi 24 partai politik peserta pemilu ini juga ...

Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menilai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) adalah instrumen yang bisa digunakan publik untuk ...

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) seyogianya menjadi salah satu persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, publik akan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar mewajibkan calon anggota legislatif terpilih untuk melaporkan hartanya kepada KPK dan menjadikan tanda terima LHKPN ...

Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus berkepastian dan terukur sehingga perlu ada pengesahan berupa ...

Warga negara Indonesia di bawah umur 17 tahun yang sudah menikah atau sudah pernah menikah jangan sampai tidak menyalurkan hak pilihnya atau golput pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 gegara persoalan ...

Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di semua tingkatan, baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, yang berstatus tersangka memang tidak membatalkan pencalegan yang bersangkutan. ...

Perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup kemungkinan tidak berpengaruh pada pelaksanaan Pemilu 2024. Konteks terkait dengan sistem pemilu ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mencatat jumlah perempuan yang ikut mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 sebanyak 260 orang dari jumlah ...