#UPAH MINIMUM PROVINSI

Pertemuan dimulai pada pukul 13.30 WIB untuk membicarakan tuntutan-tuntutan ribuan buruh. Perwakilan buruh yang hadir pada pertemuan tersebut seperti Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ...

"Pemerintah harus memberikan perhatian kepada rakyat dengan cara melindungi setiap kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945," kata Mirah Sumirat melalui siaran ...

"Pemerintah harus memberikan perhatian kepada rakyat dengan cara melindungi setiap kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945," kata Mirah Sumirat melalui siaran ...

Menteri Hanif Dhakiri mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan secara optimal terkait berbagai tuntutan yang selama ini disuarakan para pekerja/buruh. ...

Menurut Peneliti Puskapol FISIP UI Dirga Ardiansa, "Data Politik" mampu menampilkan data dan informasi mengenai distribusi hasil perolehan suara dan kursi partai politik di seluruh kabupaten atau ...

"Terutama untuk eksportir dengan negara tujuan yang saat ini juga sedang mengalami pelemahan ekonomi akibat menguatnya dolar AS, pasti tidak menguntungkan," kata Ketua Apindo Jateng Frans Kongi di ...

Temuan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa masih banyak penyiar yang dibayar di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK), bahkan ada yang dibayar Rp 3.000/jam. ...

"Saya minta datanya, saya mau cek betul apakah mereka (buruh rumahan) dalam kontrak kerja seperti pada umumnya atau apakah ada kontrak khusus," katanya di Magelang, Jumat. Ganjar mengaku ...

"Kami mendorong Gubernur Jateng membuat sebuah regulasi yang melindungi buruh rumahan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagai bentuk perlindungan," kata ...

"Pengusaha dari sejumlah kota besar seperti Jakarta dan Bandung tertarik menjadikan Jawa Tengah sebagai lokasi untuk mendirikan perusahaan mereka. Jadi pemerintah, pengusaha hingga masyarakat harus ...