#PPPK

Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan sinkronisasi data kebutuhan guru honorer sebagai upaya mengoptimalkan kuota formasi guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ...

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memberlakukan kontrak kerja untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) selama lima tahun sebagai upaya mensejahterakan pegawai di lingkungan ...

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 dengan beberapa pertimbangan yang telah disampaikan kepada Menteri ...

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengusulkan adanya penambahan jumlah guru yang mendapatkan dana bantuan untuk tunjangan kesejahteraan guru mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. ...

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga telah menyalurkan dana bantuan untuk tunjangan kesejahteraan guru SD dan SMP sebesar Rp3,4 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp7,46 miliar untuk ...

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah optimistis mampu menuntaskan status para guru honorer untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) hingga 2024. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi rejeki di ...

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melarang guru maupun tenaga kependidikan mengajukan mutasi keluar daerah, mengingat Kudus masih kekurangan tenaga guru karena banyak yang pensiun. ...

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengusulkan adanya tambahan alokasi kuota seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga guru, mengingat banyak guru berstatus ...

Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun ini mengajukan usulan 151 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik ...

Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah memperjuangkan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) khusus untuk tenaga kesehatan, termasuk bidan, di daerah itu. "Bidan ...