#PERATURAN DAERAH

Kumpulan berita peraturan daerah, ditemukan 5530 berita.

BPJS Ketenagakerjaan: ASN Peduli lindungi kepada 3.463 pekerja rentan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda menyebutkan bahwa program ASN Peduli sejauh ini telah berkontribusi memberikan perlindungan kepada 3.463 pekerja ...

DPRD Jateng bahas Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan dan Garis Sempadan

Ketua DPRD Jateng Sumantomengatakan, lembaga tersebut siap merespons usulan percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan mengingat ...

Kemenkum Jateng: Analis hukum hadapi tantangan dinamika regulasi

Kepala Kementerian Hukum Wilayah Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo menyebut dinamika regulasi yang semakin kompleks menjadi tantangan bagi para analis hukum di lembaga tersebut dalam mewujudkan tata ...

Bupati Batang pastikan rekrutmen perangkat desa bersih dari pungli

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, komitmen mengawal proses rekrutmen perangkat desa agar berlangsung transparan, akuntabel, dan bersih dari pungutan liar (pungli). Bupati Batang Faiz ...

Mulai April 2026, iuran ringan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal hanya Rp8.400

Angin segar datang bagi para pekerja informal. Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan keringanan iuran program BPJS Ketenagakerjaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 yang mulai ...

Bupati Blora copot plt sekwan usai menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi

Bupati Blora Arief Rohman mencobot jabatan Agus Listiyono yang sebelumnya menjabat Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Blora, Jawa Tengah, karena yang bersangkutan menggunakan mobil ...

DMFI sebut praktik perdagangan daging anjing masih terjadi di Jateng

Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menyebutkan bahwa praktik perdagangan daging anjing masih terjadi di Jawa Tengah meski polanya kini berubah menjadi sembunyi-sembunyi. Chief Operation Officer (COO) ...

Ombudsman Jateng: Implementasi PP Tunas tidak bisa secara parsial

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menilai bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak ...

Pakar: Pembatasan medsos anak perlu diimbangi fasilitas ramah anak

Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Tobirin menilai kebijakan pembatasan media sosial bagi anak perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas ramah anak agar ...

Akademisi: Pembatasan medsos anak butuh dukungan lintas sektor

Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Luthfi Makhasin, Ph.D menilai kebijakan pembatasan media sosial (medsos) bagi anak membutuhkan dukungan lintas sektor agar implementasinya ...