"Profesional, yakni orang-orang berpengalaman di bidangnya, sukses memimpin lembaga, atau sebagainya. Berintegritas, antara lain bersih dan tidak pernah terlibat kasus hukum," katanya di Semarang, ...
"Meski bukan pembanding yang setara memang, setidaknya bisa jadi pembelajaran. Yang dihadapi Obama kan hampir sama dengan dominasi Partai Republik di Kongres AS," katanya di Semarang, Kamis. ...
   "Bagus kalau Ketua MPR bisa dipegang oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bisa jadi alternatif karena selama ini politik kan diidentikkan dengan tarik-menarik kekuatan," ...
 "Semestinya, Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan, red.) mau membuka komunikasi politik ke partai-partai politik lain, terutama Demokrat. Peran Bu Mega amat penting," katanya di Semarang, Sabtu. ...
"Tidak perlu lagi ada KPU kabupaten, kota, atau provinsi. 'Lha' (KPU daerah) lalu 'ngapain', jika kepala daerah dipilih DPRD. Mau tidak mau ya KPU daerah bubar," katanya di Semarang, Jumat. ...
"Kalau sampai dilaksanakan, bahwa menteri harus mundur dari parpol maka Jokowi akan mendapatkan dukungan yang lemah dari parpol pendukungnya. Saya melihat akan sulit dilaksanakan," katanya di ...
"Kalau ada kepala daerah yang bermasalah secara hukum, semisal korupsi, 'masa' yang disalahkan pilkadanya? Yang mengusung siapa? Kan partai politik yang mengusung calon," katanya di Semarang, Senin. ...
Dalam konteks terpilihnya Joko Widodo dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014, undang-undang tersebut merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan yang berpotensi ...
"Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Kalau UU MD3 berubah tentu menguntungkan posisi Jokowi-Jusuf Kalla," katanya di Semarang, Rabu. ...
"Apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla menyajikan profil kabinet sesuai dengan harapan publik, visi dan misi transparan dan sesuai dengan harapan publik maka parlemen tentu tidak berani menghambat," ...