"Bagus kalau Ketua MPR bisa dipegang oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bisa jadi alternatif karena selama ini politik kan diidentikkan dengan tarik-menarik kekuatan," ...
 "Semestinya, Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan, red.) mau membuka komunikasi politik ke partai-partai politik lain, terutama Demokrat. Peran Bu Mega amat penting," katanya di Semarang, Sabtu. ...
"Tidak perlu lagi ada KPU kabupaten, kota, atau provinsi. 'Lha' (KPU daerah) lalu 'ngapain', jika kepala daerah dipilih DPRD. Mau tidak mau ya KPU daerah bubar," katanya di Semarang, Jumat. ...
"Kalau sampai dilaksanakan, bahwa menteri harus mundur dari parpol maka Jokowi akan mendapatkan dukungan yang lemah dari parpol pendukungnya. Saya melihat akan sulit dilaksanakan," katanya di ...
"Kalau ada kepala daerah yang bermasalah secara hukum, semisal korupsi, 'masa' yang disalahkan pilkadanya? Yang mengusung siapa? Kan partai politik yang mengusung calon," katanya di Semarang, Senin. ...
Dalam konteks terpilihnya Joko Widodo dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014, undang-undang tersebut merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan yang berpotensi ...
"Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Kalau UU MD3 berubah tentu menguntungkan posisi Jokowi-Jusuf Kalla," katanya di Semarang, Rabu. ...
"Apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla menyajikan profil kabinet sesuai dengan harapan publik, visi dan misi transparan dan sesuai dengan harapan publik maka parlemen tentu tidak berani menghambat," ...
"Yang ada dalam politik itu kepentingan permanen. Kepentingan mendapatkan kekuasaan, kalau kepentingannya sama jadi kawan, kalau kepentingannya beda bisa jadi lawan," katanya di Semarang, Sabtu. ...
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang perlu mengangkat wakil menteri untuk mengakomodasi kalangan profesional agar bisa masuk dan membantu kerja menterinya," kata Susilo Utomo di Semarang, ...