Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia periode mendatang yang memiliki peran cukup strategis ditantang untuk melaksanakan tugas-tugas secara kewilayahan, bukan sektoral seperti DPR, ...
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tetap terbatas karena DPD tidak bersifat bikameral, tetapi komplementer terhadap DPR RI, kata ...
Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Nur Hidayat Sardini, meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan saja jika perannya ...
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendukung pengembalian haluan negara seperti yang terdapat dalam Garis Besar ...
Ramainya sejumlah tokoh politik memasang baliho dengan aneka frasa di beberapa daerah menunjukkan posisi calon wakil presiden periode 2019 s.d. 2024 merangsang "syahwat politik" sekaligus ...
Jaminan sosial menjadi hak setiap manusia seperti dideklarasikan Perserikatan Bangsa Bangsa pada 1948, konvensi International Labour Organization pada 1952, dan di Indonesia ...
Bagi mereka yang kenal Bambang Sadono, peluncuran buku dengan pertunjukan wayang orang tidaklah heran. Pasalnya, dia sejak kecil gemar wayangan. "Mainan lain yang disukai adalah wayang orang ...
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bambang Sadono tidak mempermasalahkan jika pimpinan lembaga tersebut berasal dari latar belakang partai politik (parpol). ...
Ketua Badan Pengkajian (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Sadono menegaskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak akan menghambat visi-misi ...
Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menilai usul PPP mengamandemen UUD 1945 terutama frasa "Presiden ialah orang Indonesia asli" tidak mungkin diterima Majelis ...