Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan menilai usul PPP mengamandemen UUD 1945 terutama frasa "Presiden ialah orang Indonesia asli" bisa memicu isu suku, agama, ras ...
Anggota DPR RI Hendrawan Supratikno menilai usulan Partai Persatuan Pembangunan mengamandemen UUD 1945 terutama frasa "Presiden ialah orang Indonesia asli" merupakan langkah ...
Tidak mudah membubarkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia karena keberadaan lembaga tinggi negara ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, hanya ...
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia membutuhkan haluan negara yang mengatur arah pembangunan nasional menjadi fokus pada tujuannya sesuai amanah konstitusi. ...
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-X/2012 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ...
"Ya seperti sekarang ini, tanpa adanya GBHN, tidak ada panduan yang jelas ke mana negara ini akan dibawa," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Solo (UNS) Prof. Muhammad Jamin ...
"Tentunya pencegahan harus diperkuat, (selama ini) pencegahan tidak kuat," kata Hasan, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa. Dia berharap di era kepimpinan Agus, institusi KPK dapat memenuhi ...
"Mari kita kaji ulang (amandemen UUD1945), yang baik kita teruskan, yang tidak baik ditinggalkan. Bangsa Indonesia harus berani mengoreksi, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri," ujar Try Sutrisno ...
"Begini, sila-sila dalam Pancasila memang sudah tertuang pada Pembukaan UUD 1945. Akan tetapi, naskah UUD 1945 tidak ada menyebutkan kata Pancasila," katanya di Semarang, Jumat. Menurut ...
"Demokrasi kita yang semi presidensial atau semi parlementer itu memang gaduh, tapi hal itu jangan membuat kita tergoda kembali pada politik otoritarian," katanya dalam kuliah umum di Universitas ...