LSM: Orang Kaya Juga Harus Ikut KB

Rabu, 21 November 2012 15:29 WIB

"Berbeda dengan masyarakat miskin, motivasi orang menengah atas memiliki banyak anak karena merasa mampu 'ngopeni' (memelihara, red.)," kata Koalisi Kependudukan Jateng Dr Saratri Wilonoyudho di Semarang, Rabu.

Hal itu diungkapkannya usai diskusi "Diseminasi Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk, Proyeksi Penduduk, dan Parameter Kependudukan" yang diprakarsai Badan Kependudukan dan Koordinasi KB Nasional (BKKBN) Jateng.

Menurut pengajar Universitas Negeri Semarang (Unnes) itu, keberhasilan program KB sebenarnya lebih efektif jika ditumbuhkan dari kesadaran pribadi, bukan karena intervensi dan paksaan, sekalipun oleh pemerintah.

"Di China, program pengendalian laju penduduk cukup berhasil karena 'tangan besi' pemerintah, seperti orang yang memiliki banyak anak tidak akan diproses saat mengurus surat izin, dan sebagainya," katanya.

Akan tetapi, kata dia, pelaksanaan program KB secara ideal, seperti yang diterapkan di Indonesia seharusnya ditumbuhkan dari kesadaran dan stigma dosa sosial, seperti halnya yang diterapkan di negara-negara Barat.

"Program KB di negara Barat berhasil karena perasaan dosa sosial yang tumbuh di masyarakat jika memiliki anak banyak. Dosa sosial yang dimaksud karena menghalangi orang lain menikmati sumber daya alam," katanya.

Dosa sosial, kata dia, tumbuh karena refleksi atas daya tampung sosial dan daya dukung lingkungan yang semakin berkurang dengan kian banyaknya penduduk, meski secara finansial mereka mampu menghidupi anak yang banyak.

"Ada kesadaran dan tanggungan dosa sosial yang dirasakan masyarakat di Barat. Berbeda dengan di Indonesia, orang-orang kaya memilih memiliki anak banyak karena merasa mampu. Mereka perlu diberikan kesadaran," katanya.

Berbeda dengan pendekatan program KB terhadap masyarakat miskin yang memiliki banyak anak lebih karena kurangnya pengetahuan, kurangnya sarana dan prasarana bagi keluarga miskin untuk membatasi jumlah anak.

"Kalau untuk masyarakat miskin, jangan melulu lewat pengenalan alat kontrasepsi modern. Namun, sosialisasikan cara-cara mencegah kehamilan sesuai dengan kearifan lokal setempat, misalnya teknik saat berhubungan," kata Saratri.

Sementara itu, Kepala BKKBN Jateng Sri Wahono mengakui pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menyukseskan program KB seiring era otonomi daerah, berbeda dengan zaman dulu yang semuanya serba terpusat.

"Namun, kesadaran setiap pemerintah kabupaten/kota terhadap pentingnya program KB sangat bervariasi. Secara komitmen politik semuanya punya, tetapi sayangnya belum disertai dukungan dana dan fasilitas maksimal," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.