Legislator: Pemda Perlu Dukung Operasional "Polsek Kuat"

Rabu, 25 Juli 2012 14:27 WIB

Eva Kusuma Sundari

"Dukungan pemerintah daerah (pemda) setempat amat krusial mengingat kepolisian hanya mampu memberikan dukungan operasional berupa uang bensin untuk 8 liter dalam program pelayanan masyarakat itu," kata Eva melalui perangkat komunikasi kepada ANTARA di Semarang, Rabu, merespons pelaksanaan kebijakan "Polsek Kuat" oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Apalagi, kata anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar) itu, program Polsek Kuat itu merupakan pelaksanaan kebijakan polmas (community policing) yang sudah diagendakan di "blueprint" (perencanaan) reformasi kepolisian sejak 2000.

Seperti yang diwartakan, sejumlah anggota Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, pekan lalu.

Dalam kunjungannya itu sempat melakukan rapat kerja dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko beserta seluruh kapolres/kapolresta se-Jatim yang berlangsung di Kantor Polda Jatim, Surabaya, 17 Juli lalu.

Eva Sundari dan anggota Komisi III DPR RI Nurdiman Munir dalam rapat kerja itu sempat melakukan simulasi "teleconference" dengan aparat kepolisian yang bertugas di desa-desa di Provinsi Jatim.

Dalam kesempatan itu, kata Eva, Komisi III memberikan apresiasi atas pelaksanaan kebijakan Polsek Kuat oleh Polda Jatim dengan menempatkan 1 polisi 1 desa.

Aparat polisi yang disebut Babinkamtibmas ini dibekali alat komunikasi on line, kamera, dan keterampilan menengahi masalah kamra di tingkat desa. Mereka dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan kepala desa setempat.

Eva menegaskan bahwa Babinkamtibmas bertugas untuk mendeteksi masalah keamanan, mencari solusi masalah tersebut, dan melaksanakan penegakan hukum (gakkum).

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu mengatakan bahwa fraksinya mendorong replikasi kebijakan itu oleh Mabes Polri untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Fraksi PDI Perjuangan juga memandang perlu adanya kerja sama antara Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri agar pemda-pemda mendukung program 1 polisi 1 desa.

Eva lantas mencontohkan Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi menyambut gembira dengan kebijakan baru tersebut dan berkontribusi berupa pembiayaan operasional kegiatan-kegiatan berbasis pedesaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dukungan APBD untuk biaya operasional itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat agar terlayani keamanannya secara langsung sehingga paradigma baru 3 P kepolisian, yakni pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat, dapat terlaksana," kata Eva Kusuma Sundari menandaskan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.